Dalam permasalahan ini Kemenaker perlu sensitif. Harus mempertimbangkan bahwa banyak perusahaan yang memberlakukan sistem kontrak dengan durasi waktu pendek.
Makanya agar basis penerimanya kuat, Kemenaker perlu melakukan sensus di perusahaan-perusahaan di wilayah yang UMR-nya kecil.
“Kelompok inilah yang rentan dan lebih memerlukan bantuan
subsidi,” ujarnya.
Selain itu, BSU kalau bisa diperluas ke pekerja informal yang jumlahnya banyak dan sebagian besar mempunyai gaji di bawah 3 juta.
“Contohnya guru honorer, mereka tidak mungkin ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan
kewajiban membayar sejumlah uang sementara honornya sangat jauh dari standar UMR,” tuturnya.(nuri)
