Khofifah menambahkan, keberadaan Bumi Perkemahan dan _prototype_ ikon dunia akan menjadi paket lengkap yang sesuai dengan kebutuhan rekreasi masyarakat. Bumi perkemahan yang biasa diperuntukkan bagi Pramuka untuk berkemah, diharapkan nantinya bisa menyasar sektor lain seperti perkantoran dan komunitas yang menyukai kegiatan _outbond_ dan semacamnya.
“Bukan hanya Pramuka melakukan perkemahan, tapi dari BUMN atau _Private Sector_ lainnya bisa melakukan _outbond_. Infrastrukturnya sudah sangat baik. Mari sama-sama kita jaga dan tumbuh kembangkan,” pungkasnya.
Senada dengan Gubernur Khofifah, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan bahwa telah terjadi percepatan dalam setahun akhir dalam pengembangan kawasan Bumi Perkemahan.
“Sebenarnya kami memulai dari embrio yang ada di kawasan Siti Sundari, Burno, Lumajang. Kemudian terinterkoneksi dengan potensi-potensi yang ada di Kec. Senduro,” ungkap Bupati Thoriq.
Lebih lanjut, Thoriq menuturkan, Konsep Perhutanan Sosial yang menginterkoneksi potensi satu dengan yang lain bisa menjadi suatu titik tengah bagi permasalahan kelestarian hutan dan kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya.
“Itu artinya hutan yang harus tetap lestari dan masyarakat yang harus mendapatkan kesejahteraan itu ketemu disini, dengan Konsep Perhutanan Sosial dan IAD,” pungkas Thoriq.
Sebelumnya, secara virtual Gubernur Khofifah juga menyaksikan pemberian SK Hutan Sosial oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Februari lalu. Untuk Jatim sendiri menerima 59 SK dengan total luas lahan 35.879,38 hektar bagi 26.072 Kepala Keluarga.
Luasan tersebut tersebar di 10 Kabupaten, yaitu Blitar, Bojonegoro, Kediri, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Trenggalek dan Tulungagung. Sebelumnya Jawa Timur, telah menerima SK Perhutanan Sosial yang telah sebanyak 288 unit SK, seluas 140.271,06 Ha dengan 94.918 KK.
Sehingga hingga saat ini, jumlah SK terbit di Jatim sebanyak 347 unit SK atau 53,80% dari total capaian di Pulau Jawa dan sebesar 3,59% dari total capaian Nasional. Jumlah petani penggarap sebanyak 120.990 kepala keluarga atau 68,07% dari total capaian di Pulau Jawa atau sebesar 11,53% dari total capaian Nasional. (yin/min)
