Sabtu, 28 Mei 2022
25 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMojokertoMantan Kadis Pertanian Divonis 3 Tahun 6 Bulan

    Mantan Kadis Pertanian Divonis 3 Tahun 6 Bulan

    MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – akhirnya divonis hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsider atau menambah menjalani hukuman 2 bulan kurungan oleh Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana.

    Selain itu, terdakwa Suliestyawati juga diwajibkan untuk membayar kerugian Negara sebesar Rp 474 juta. “Jika tidak dibayar maka selama satu bulan maka diganti hukuman 1 tahun penjara,” terang Cokorda, di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, saat dikonfirmasi wartawawan, Rabu, (9/2/2022).

    Mendengar hal tersebut, Wijono Subagyo pengacara Suliestyawati langsung menyatakan banding, menurutnya perkara terdakwa Suliestyawati diklaim hanya kesalahan administrasi, dan bukan korupsi.

    Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), karena sebelumnya JPU Geo Dwi Novrian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun 2 bulan penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

    Baca juga :  Gubernur Jatim : Peran Guru Sangat Penting Membentuk SDM Siswa Berkualitas

    Tidak hanya itu, terdakwa juga diharuskan mengganti uang negara Rp 474 juta, jika tidak mau mengganti Suliestyawati bakal menjalani hukuman tambahan 2 tahun 8 bulan penjara.

    Untuk diketahui, Suliestyawati terpaksa harus menjalani hukuman lantaran dianggap korupsi Proyek Irigasi Saluran Air Dangkal di Tahun Anggaran 2016.

    Ketika itu lelang dimenangkan oleh kontraktor CV Koloni Jaya dengan mendapat 3 paket pekerjaan, CV Dirga Perkasa 1 paket pekerjaan dan CV Azka Karya Globalindo 1 paket pekerjaan. Total yang dilelang Rp 4,3 miliar namun ada penawaran hingga Rp 3,7 miliar. Pekerjaan lelang dilakukan pada 38 titik yang tersebar di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Mojokerto.

    Mengingat progres pekerjaan tidak dilakukan sepenuhnya, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp 2,8 miliar. Dalam perhitungan yang dilakukan Kejaksaan terdapat indikasi pengurangan volume pekerjaan, sehingga negara dianggap mengalami kerugian daerah sebesar Rp 474.867.674,13.(gia)

    Reporter : Gatot Sugianto
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan