SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi E Bidang Kesra yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Dr Kodrat Sunyoto SH MSi meminta Pemerintah Pusat dan Daerah membuat kebijakan adanya pemberian jaring pengaman sosial dan bantuan sosial kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
Itu jika memang akan menerapkan PPKM Level 3 pada semua daerah di Pulau Jawa dan Bali mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 (Nataru). “Terutama bantuan sosial bagi pelaku usaha maupun masyarakat tidak mampu yang terdampak atas penerapan PPKM level 3 pada seluruh daerah di pulau Jawa dan Bali,” jelas Kodrar Sunyoto kepada media ini di Surabaya, Senin (22/11/2021).
Diakuinya, kebijakan pemerintah memberlakukan PPKM level 3 ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran virus corona saat libur panjang Natal 2021 dan tahun baru 2022 sebagai bentuk antisipasi. Tetapi seharusnya penetapan level PPKM pada setiap daerah di Indonesia didasarkan pada hasil asesmen atas indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021. Dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi.
Sehingga menurut Kodrat, Instruksi Menteri Dalam Negara sebenarnya tidak dapat menggeneralisasi penetapan level PPKM pada semua daerah di Pulau Jawa dan Bali. Dan tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021 tersebut.
Apalagi, berdasarkan Laporan BPS Jawa Timur bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur terjadi kenaikan sebesar 3,03 persen pada triwulan ke-3 Tahun 2021. Sehingga Jawa Timur menjadi penyumbang pertumbuhan perekonomian terbesar di pulau Jawa pada periode tiga bulan ke tiga di tahun 2021. “Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PPKM level 1 dan level 2 pada sebagian besar daerah di Jawa Timur mampu menunjukkan tren positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Jika Pemerintah Pusat akan menerapkan PPKM Level 3 pada semua daerah di Pulau Jawa dan Bali mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, hal ini tentunya akan berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan peningkatan masyarakat miskin serta penurunan kegiatan usaha masyarakat.
Untuk itu, menurut Kodrat, untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama libur panjang Natal tanggal 25-26 Desember 2021 dan tahun baru 2022 (Nataru), Pemerintah Pusat Bersama dengan Pemerintah Daerah haruslah memperketat penerapan Level PPKM pada semua sektor, baik sektor non-esensial, supermarket dan apotik, hotel, pusat perbelanjaan atau mal, tempat hiburan, restoran dan kafe, fasilitas umum, dan sebagainya.
Selain itu, harus dipertegas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam penerapan level PPKM. Hal ini rangka untuk tidak terulangi tingginya penyebaran dan korban Covid-19 selama pemberlakuan PPKM Darurat pada bulan Juli 2021 akibat masuknya varian baru ke Indonesia. (sr/min)