Kamis, 2 Desember 2021
25 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSidoarjoMafia Tanah Ancam Caplok Lahan 10 Ha, Pemilik Tanah Siap Lapor Presiden

    Mafia Tanah Ancam Caplok Lahan 10 Ha, Pemilik Tanah Siap Lapor Presiden

    SIDOARJO (WartaTransparansi.com) Dugaan kongkalikong penguasaan lahan seluas 98.500 M2 di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Sidoarjo, terungkap ke permukaan. Sertifikat Hak Milik (SHM) patut diduga terjadi rekayasa hingga terbit Akta Jual Beli (AJB) dan beralih strata menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Kejayan Mas (KM).

    Hebatnya, walau otak dari pelaku Agung Wibowo dijebloskan penjara (perkara masih kasasi) dan notaris Sujayanto, SH, MM menjadi tersangka di Polresta Sidoarjo, PN Sidoarjo malah menerbitkan risalah panggilan (Aanmaning) no. 36/Eks/2021/PN. Sda pada 28 Oktober 2021.

    Miftahur Roiyan, pemilik lahan dan ahli waris dari H. Musofaini, menandaskan, munculnya Aanmaning dari PN Sidoarjo patut diduga adanya permainan hukum dan keterlibatan mafia tanah. Alasannya, PT KM yang sekarang mengklaim sebagai pemilik dengan bukti sertifikat HGB No. 414, 413 dab 415 atas nama PT KM bukan pembeli beriktikat baik dan memanfaatkan Agung Wibowo.

    “Saya dapat dukungan dari dulur-dulur dan jamaah untuk mempertahankan hak dan memang secara sah kami kuasai dan belum pernah dijual secara sah kepada siapa pun. Kalau PN Sidoarjo tetap memaksakan kehendak, kami akan tetap mencari keadilan dan melakukan perlawanan. Kami juga siap mengadu ke Presiden Jokowi,” ungkap Roiyan didampingi rekan dan kerabatnya di lokasi sengketa, Ahad (31/10/2021).

    Baca juga :  Dukung Kolaborasi Ulama-Umaro, Gus Muhdlor Siap Kucurkan Dana Hibah Rp 17 M ke PCNU Sidoarjo

    Lanjut Roiyan, putra dari pasangan Musofaini dan Elok Wahiba (pemilik obyek SHM No. 657 dan 931), bahwa lahan hampir seluar 10 Ha itu dibeli tahun 2007, dalam kondisi berupa tambak. Kemudian, tahun 2011, ada pihak investor berminat untuk membeli dan dilakukan pengurukan.

    Ternyata, terjadi wanprestasi dan dilakukan perjanjian perdamaian di Mapolda Jatim. “Dari situ, muncul Agung, menyatakan siap sebagai pembeli prioritas dengan nilai kisaran 225-250 miliar rupiah dengan termin pembayaran 5 kali dan proses jual-beli batal secara hukum, bila terjadi peralihan hak atas SHM No. 656, 657 dan 931.

    Ternyata, sebelum ada pelunasan muncul sertifikat HGB atas nama PT Kejayan Mas. Ini khan aneh,” ulasnya.

    Setelah ditelusuri, usai Agung mengirim surat pengunduran diri sebagai calon pembeli dan pengajuan pemblokiran SHM dicabut, tim mafia mulai bergerak. Usaha dari keluarga Musofaini yang telah melakukan pembatalan dengan Muhchin Karli hingga terbit Akta Persetujuan Pembatalan (APP) No. 76 untuk membatalkan PPJB No. 62 dan Surat Kuasa untuk Menjual No. 63 serta APP No. 77 untuk pembatalan PPJB No. 60 dan SK untuk menjual No. 61 antara Elok Wahiba dengan Anthony Hartanto Rusli, tanggal 10 Januari 2020, terungkap adanya dugaan pemalsuan dan rekayasa data.

    Baca juga :  Dukung Kolaborasi Ulama-Umaro, Gus Muhdlor Siap Kucurkan Dana Hibah Rp 17 M ke PCNU Sidoarjo

    “Kok tiba-tiba muncul akta PPJB baru pada 11 Januari 2020 di notaris Sujayanto, SH, MM. Kami sudah melaporkan ke Polda dan ditindaklanjuti oleh Polresta Sidoarjo. Kami berharap bukan hanya Sujayanto yang menjadi tersangka, tapi semua pihak yang ikut berkomplot harus bertanggung jawab. Sebab, dari PPJB yang dipalsukan karena saya tidak pernah bertandatangan, sebagai syarat beralihnya SHM menjadi sertifikat HGB,” jelas Roiyan.

    Rekayasa semakin terbukti, ternyata SHM yang diserahkan seminggu setelah pembatalan PPJB di notaris Sujayanto, ternyata Aspal (asli tapi palsu). Penetapan Agung Wibowo Dkk sebagai tersangka, mengalami proses berliku. Janji adanya dana serta proses perdamaian hanya manipulasi dan tidak pernah terwujud.

    “Kami siap dicroscek, berapa dana yang memang telah kami ambil. Saya sudah meminta rekening Koran, memang ada dana masuk tapi menguap lagi. Siapa yang mengambil, pasti pihak bank dan BI tahu. Jadi, saya dan keluarga akan tetap menuntut keadilan,” pungkasnya.
    Sementara Kuasa Hukum dari PT KM, Dr. Abdul Salam, SH, MH saat dihubungi WartaTransparansi.Com group siberindo.co menyatakan, persoalan obyek sengketa yang sudah diterbitkan aanmaning tidak ada persoalan dan semua pihak harus taat hukum. Sayangnya, pihak termohon eksekusi tidak hadir.

    Baca juga :  Dukung Kolaborasi Ulama-Umaro, Gus Muhdlor Siap Kucurkan Dana Hibah Rp 17 M ke PCNU Sidoarjo

    “Klien kami (PT KM) merupakan pembeli beriktikat baik. Kalau memang ada pembatalan PPJB, masak uangnya juga tidak dikembalikan. Jadi, semua itu karena kesepakatan dari pembelian yang awalnya sifatnya pribadi dialihkan ke PT sambil menyesuaikan dengan perizinan,” tandas Salam, Minggu sore.

    Mengenai kasus pidana Agung Wibowo dan notaris Sujayanto, menurut Salam, PT KM malah yang menjadi korban. “Ingat kasus di PTUN, walau hingga kasasi gugatan mereka dikabulkan, tapi bisa kita patahkan di Peninjauan Kembali (PK) di MA. Begitu pula perkara perdata, kami menang di tingkat banding dan kasasi serta tidak ada upaya lain. Jadi, wajar kalau kami mengajukan permohonan eksekusi,” paparnya.

    Salam juga membenarkan, kliennya juga mendapat panggilan dari Mabes Polri untuk menghadiri gelar perkara. “Kami juga berharap perkara yang melibatkan mafia tanah harus dilibas. Khan kasihan investor yang telah menanamkan modalnya,” tutup Salam. (mat)

    Reporter : Makin Rahmat
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan