Selasa, 26 Oktober 2021
29 C
Surabaya
More
    NusantaraKemensos Salurkan 2.010 Ton Beras untuk Pekerja Informal Terdampak PPKM Darurat

    Kemensos Salurkan 2.010 Ton Beras untuk Pekerja Informal Terdampak PPKM Darurat

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan beras sebesar lima kilogram untuk pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang tidak bisa optimal mencari nafkah karena terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Untuk keperluan pemberian bantuan sosial (bansos) ini, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras.

    “Data penerima bantuan beras lima kilogram ini dari usulan pemerintah daerah. Mereka adalah masyarakat terdampak pandemi dan tidak terdaftar sebagai penerima tiga jenis bansos, yakni PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT [Bantuan Pangan Non-Tunai] atau Kartu Sembako, dan BST (Bantuan Sosial Tunai),” ujar Mensos, di Jakarta, dikutip Senin (19/7/2021).

    Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras dan 6.000 paket untuk enam ibu kota provinsi.

    “Nanti penyalurannya juga oleh dinas sosial atau unsur pemda lainnya,” imbuhnya.

    Risma menambahkan, para penerima bantuan ini adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.



    Selain bantuan beras ini, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog untuk menyalurkan beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 10 juta KPM BST. Masing-masing KPM akan menerima sebesar sepuluh kilogram beras.

    Baca juga :  Kunjungi Ponpes Bantargedang Tasikmalaya, LaNyalla Didoakan Jadi Presiden

    “Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kilogram,” ujar Mensos.

    Risma menambahkan, bantuan beras melalui Bulog ini disalurkan untuk skala nasional sesuai dengan domisili KPM PKH dan KPM BST.

    “Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” imbuhnya.

    Secara umum, dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial (perlinsos), Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos reguler, yakni PKH, BPNT, dan BST.

    PKH tahap ketiga, yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021. BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei-Juni juga cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT atau Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan di samping 12 bulan yang sudah dianggarkan, yakni pada bulan Juli dan Agustus.

    “Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkas Risma.

    Sebelumnya, Risma juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos), baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) sudah mulai disalurkan sejak awal Juli.

    Baca juga :  Kunjungi Ponpes Bantargedang Tasikmalaya, LaNyalla Didoakan Jadi Presiden

    “Perlu kami sampaikan, bahwa untuk PKH, BST, dan BPNT itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli,” ujarnya.

    Namun Risma mengakui, masih terdapat sejumlah kendala dalam penyaluran bantuan tersebut. Salah satunya adalah karena penerima bantuan telah berpindah alamat tempat tinggal sehingga perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

    “Memang masih belum selesai, karena ada yang kemarin sempat ditahan. Ternyata lapor ke saya, ‘saya kok enggak terima’, ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT, sehingga kita juga sempat hentikan. Kita harus cek dulu dengan data kita kenapa mereka tidak terima,” ujarnya.

    Selain itu, bantuan Kartu Sembako atau BPNT yang disalurkan juga belum mencapai target sasaran sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena adanya perubahan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Kenapa angkanya masih ada yang bergerak? Karena memang ada proses yang mengganti (sasaran penerima) yang meninggal dan sebagainya, sehingga kami harus mengganti data baru yang kemudian disampaikan ke bank sebagai bank penyalur, terutama PKH dan BPNT, untuk mengubah data tersebut, sehingga kenapa belum tuntas 18,8 juta,” paparnya. .

    Baca juga :  Kunjungi Ponpes Bantargedang Tasikmalaya, LaNyalla Didoakan Jadi Presiden

    Ia menambahkan, penyaluran PKH dan Kartu Sembako disalurkan melalui himpunan bank milik negara (himbara), yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.

    “Khusus untuk Aceh, karena Gubernur Aceh saat itu masih meminta untuk disalurkan melalui Bank Syariah, maka kemarin sempat terhenti untuk dua bulan terakhir yang nanti akan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia,” imbuhnya.

    Adapun jumlah sasaran PKH adalah 10 juta KPM, Kartu Sembako 18,8 juta KPM, sedangkan BST adalah 10 juta KPM. Pemerintah juga memberikan Bantuan Beras sebesar 10 kilogram untuk penerima BST dan Kartu Sembako.

    “Penyaluran beras nanti itu akan disalurkan oleh Bulog langsung ke penerima manfaat, sedangkan data itu dari kami, Kementerian Sosial,” kata Risma.

    Selain bantuan tersebut, ia menambahkan, pemerintah juga akan memberikan bansos kepada 5,9 juta KPM yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, di luar penerima Kartu Sembako dan BST. ***

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : Wetly
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan