Sejarah Hari Pers Nasional telah mencatat bahwa peran Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, H Harmoko, juga selanjutnya menjabat sebagai Menteri Penerangan RI, punya andil besar dalam melahirkan tonggak sejarah kebersamaan nasional kalangan pers.
Sebagaimana rilis dari PWI Pusat bahwa almarhum Harmoko pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan pada masa Orde Baru selama 14 tahun. Almarhum Harmoko juga pernah menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Selanjutnya, juga menjabat Ketua MPR/DPR di penghujung era Soeharto.
Almarhum Harmoko yang mempunyai nama lengkap Harun Muhammad Kohar lahir di Desa Patianrowo, Kertosono, Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7 Februari 1939.
Selain berkiprah di berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik, almarhum juga aktif di organisasi termasuk kewartawanan.
Almarhum Harmoko menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta pada 1970-1972). Kemudian Ketua Umum Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Pusat, selama dua periode, 1973-1978 dan 1978-1983.
Di samping itu, menjadi Pengurus Serikat Grafika Pers ( 1973-1983), Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Penerbit Surat Kabar (SPS) (1979-1984), Wakil Ketua Konfederasi Wartawan ASEAN (1980-1983), Ketua Muktamar Mass Media Islam Internasional Pertama (1981), Ketua Asian Agricultural Journalists and Writers Association (AAJWA) (1982), Ketua IGC (Inter Govermental Council).
Almarhum Harmoko juga pernah menjabat sebagai Anggota Badan Sensor Film (1975-1978), Anggota Dewan Pers (1975-1982), Anggota MPR/DPR-RI (1977-1982), Anggota MPR-RI (1983-1997).
Jabatan Menteri Penerangan RI ialah pada kabinet pembangunan IV (1983-1988), Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Kabinet Pembangunan VI (1993-1997), Menteri Negara Urusan Khusus Kabinet Pembangunan VI (Juni 1997- September 1997). Terakhir, Ketua DPR/MPR RI (Oktober 1997-1999).
Almarhum Harmoko memperoleh banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri, di antaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adhi Pradana, dan Darjah Yang Mulia Panglima Setia Mahkota (Malaysia) sehingga berhak menyandang gelar Tan Sri.
Cikal Bakal HPN
Sekedar mengingatkan bahwa cikal bakal HPN adalah melanjutkan salah satu butir keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan (PWI) di Kota Padang, Sumatera Barat, pada 1978. Keputusan itu sebagai semacam kesepakatan masyarakat pers untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.
Kemudian, pada sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung tanggal 19 Februari 1981, kesepakatan itu disetujui oleh Dewan Pers untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sekaligus menetapkan penyelenggaraan Hari Pers Nasional.
Sekedar mengingatkan bahwa Kongres di Padang itu Ketua Umum PWI Pusat almarhum Harmoko, kemudian sidang Dewan Pers di Bandung, juga masih
menjabat ketua PWI. Kemudian ketika keluar Keputusan Presiden, sudah posisi sebagai Menteri Penerangan RI.
Jadi tidak berlebihan (sekedar memelesetkan bahwa) HPN itu dapat singkat Harmoko Pers Nasional, karena sejak menyamakan kesepahaman masyarakat pers hingga membutuhkan penguatan pers nasional dimana jargon ketika itu, “pers bebas dan bertanggung jawab, sangat membutuhkan forum silaturrahmi kalangan pers dalam kegiatan atau acara seperti HPN.
Hari Pers Nasional pada masa sulit seperti era digital dewasa ini, pada masa “perlombaan” karya jurnalistik dan/atau kadang tanpa Kode Etik Jurnalitik, jika tidak ada forum silaturrahmi nasional, seperti dicetuskan dan dikuatkan almarhum Harmoko, pasti akan membuat suasan gersang dan kering. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kalangan pers “baku pukul” sendiri.
Minimal dengan adanya HPN, dapat saling mengkoreksi dan mengevakuasi kinerja pers dalam melahirkan karya jurnalistik, juga merenung sampai pada titik nadir manakah pers sekarang ini? Kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat dalam memberikan kritik konstruktif.
Pers dan kemerdekaan pers, pers dan kebebasan berpendapat sepanjang langit masih memayungi insan manusia dan bumi masih menggelar karpet juga sajadah panjang, maka karya jurnalistik anak bangsa di dunia masih terus mengalir seperti mata air (kadang jadi air mata).
Alhamdulillah berkat almarhum Harmoko ketika menguatkan ide HPN pada Kongres PWI di Padang, pada sidang Dewan Pers di Bandung, meyakinkan Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985
tentang Hari Pers Nasional.
Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.
HPN memang tidak sempurna dalam memberikan tetenger pergulatan pers nasional dari perjuangan tokoh pers sejak zaman pra kemerdekaan. Tetapi sejarah menyatukan sebagian besar wartawan berkumpul pada tanggal 9 Ferbeuari 1946 di Solo, bertepatan hari kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia, dengan situasi politik saat itu lumrah jika terlaksana sesuai kehendak seluruh anak bangsa.
Sudah 36 tahun HPN terus mengalir menjadi forum silaturrahmi sejak era Orde Baru hingga era Reformasi, kadang
masih ada pro dan kontra di antara kalangan pers, itu biasa dan lumrah bahkan menjadi bagian khazanah berbudaya, berbangsa dan beragama. Juga berkarya dalam menjaga amanat anak bangsa.
Tetapi bahwa HPN menjadi forum silaturrahmi wartawan nusantara, menjadi rentak semua wartawan dalam menggumbar kebahagiaan ataupun menyelipkan wajah sedih dalam kesulitan ketika ikut mencerdaskan anak bangsa, maka tidak ada kata paling bermakna kecuali berterima kasih kepada almarhum Haji Harmoko. (jt/bbs)