SURABAYA (WartaTransparansi.com) –Pemkot Surabaya tak mau gegabah dalam memutuskan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Meskipun keputusan pusat direncanakan mulai Juli 2021, namun pemkot masih menunggu perkembangan Covid-19.
“Tatap muka memang direncanqkan nanti Juli usai penerimaan siswa baru. Kita juga sudah melakukan asesmen dan ada sekolah yang sudah bisa dibuka. Tapi dengan kondisi Covid-19 yang naik seperti ini, tidak bisa dilanjutkan karena tanggung jawab keselamatan anak-anak adalah tanggung jawab saya. Maka saya lebih mengutamakan keselamatan anak-anak,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/6/2021).
Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak akan memaksakan pembelajaran tatap muka jika dirasa terlalu berisiko. Oleh karena itu, pemkot masih akan melihat perkembangan kasus Covid-19 hingga awal Juli 2021.
“Kita lihat dulu kondisinya nanti. Saya lebih mengutamakan keselamatan anak didik Surabaya ketimbang tatap muka. Kalau kondisi tetap naik dan itu membahayakan anak-anak saya, insyaallah tatap muka juga akan saya batalkan,” kata dia.
Ia juga memastikan bahwa apabila nanti pembelajaran tatap muka batal digelar pada Juli 2021, maka Pemkot Surabaya akan membuat berbagai inovasi supaya peserta didik tidak bosan belajar daring dari rumah mereka masing-masing. Masalah ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan.
Semenara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo memastikan bahwa selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut pelaksanaan PTM di tengah pandemi Covid-19. Mulai dari simulasi pembelajaran dengan protokol kesehatan yang ketat hingga asesment kepada setiap sekolah terus dikebut hingga saat ini.
“Jadi, sekolah itu tidak hanya difasilitasi protokol kesehatan, namun juga harus ada Satgasnya. Bimtek kepada Satgas itu juga terus dilakukan oleh pemkot supaya semua prokes berjalan dengan baik. Pada prinsipnya, semua sekolah di Surabaya sudah siap menyambut PTM,” kata Supomo.
Hal lain yang juga penting sebelum melakukan PTM itu adalah restu orang tua/wali murid. Supomo memastikan bahwa sampai saat ini sudah banyak wali murid yang mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM. Bahkan, untuk mempermudah wali murid mengisi pernyataan, pemkot sampai membuat aplikasi khusus.
“Melalui aplikasi ini, wali murid bisa mengisi langsung dan sudah banyak yang mengizinkan,” tegasnya.
Supomo juga menjelaskan bahwa apabila PTM memang harus dilaksanakan, teknis aturan pembelajaran juga akan dibuat lebih spesifik. Misalnya, soal jumlah kuota siswa yang diizinkan masuk pada zona hijau, kuning, atau oranye yang dibuat berbeda. “Semakin rawan, semakin sedikit yang diizinkan masuk,” katanya.
Namun begitu, ia mengaku masih akan mematangkan konsep tersebut. Bahkan, ia memastikan akan berkoordinasi dengan sejumlah pakar pendidikan hingga kesehatan untuk mematangkan konsep ini, sehingga aturan teknis yang dibuat memperhatikan berbagai pihak.
“Nah, kalau PTM ini batal dan tetap daring. Maka, guru harus kreatif komunikatif dan inovatif dalam menyampaikan materinya,” ujarnya. ***