Mencegah dan menangani Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dengan berbagai varian baru dari berbagai negara, pemerintah sepakat memperkuat Pos Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro).
Perkuatan Pos PPKM Mikro ialah melalukan protokol kesehatan, menjalankan 3T dan 5M dalam menyesuaikan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa, bernegara, beragama.
Pos PPKM Mikro dengan melakukan penyekatan ketat selalu melakukan testing bagian dari 3T (tracing, testing dan treatment), juga 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mencegah dan membubarkan kerumunan, serta membatasi kegiatan masyarakat).
Kamis (10/6/2021),
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mengharapkan penguatan Pos PPKM Mikro.
Kapolri Sigit meminta kepada seluruh personel TNI-Polri, untuk memperkuat Pos PPKM Mikro, guna
menekan laju pertumbuhan virus Corona di Kabupaten Lamongan yang masuk dalam zona kuning.
Diketahui, di Kabupaten Lamongan sendiri terdapat 474 pos PPKM Mikro dengan dijaga 946 personel TNI-Polri. Dan Pos diharapkan menjadi pusat kendali berbasis data dalam melakukan penanggulangan Covid-19.
Harapan Sigit dengan tracing yang masif sekaligus menggunakan metode Ratio Lacak Isolasi (RLI).
Kemudian, melakukan penjagaan ketat di tempat-tempat yang dijadikan lokasi isolasi mandiri.
Penegasan Kepolari dan Panglima TNI guna memperkuat Pos PPKM Mikro dengan Prokes ketat, juga aktif melakukan 3T serta mematuhi 5M, terbukti menjadi syarat mendukung kebangkitan di semua bidang. Juga mendukung PEN (pemulihan ekonomi nasional).
Semua itu, guna
mencegah ancaman penyebaran virus Corona yang masif, personel TNI-Polri harus memastikan tidak ada pasien bergejala yang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Pos PPKM Mikro sendiri mengembangan dari Kampung Tangguh dengan basis RT dan RW. Oleh karena itu, secara nasional perlu memfokuskan Pos Penyekatan berbasis RT dan RW.
Mengingatkan Pos Penyekatan berbasis RT dan RW, lebih produktif dan penguatan sepanjang masa sesuai ketentuan dan kebutuhan. Sebab sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Kedepan penguatan Pos Berbasis RT dan RW, wajib menjadi kebijakan pemerintah dan mendapat dukungan anggaran, supaya keberlangsungan penguatan Pos RT dan RW menjadi wakil negara dan pemerintah hadir di lapisan masyarakat paling bawah. Semoga menjadi kekuatan mengendalikan Covid-19 pada masa pandemi, dan penguatan keamanan, kesehatan, keselamatan, pasca pandemi nanti.