“Selain itu juga tentunya protokol kesehatan harus kita ketatkan. Tetapi vaksinasi cukup signifikan untuk bisa menguatkan kekebalan tubuh dari petugas di ring pertama dalam menolong kesehatan. Saat ini dalam rangka tatap muka, guru-guru pun sudah harus dioptimalkan dipersiapkan dengan baik. Sehingga nanti, kita berupaya dari sisa yang belum divaksin, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelas Khofifah.
Disisi lain, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, saat ini distribusi vaksin covid-19 tidak hanya melalui Dinkes Provinsi saja. Namun juga melalui HUB atau pusat penyimpanan di Jawa Timur di 2 titik di Kota Surabaya dan 2 titik di Kabupaten Sidoarjo. Dari 4 Hub tersebut, vaksin akan didistribusikan ke 38 kabupaten/kota.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah juga membahas mengenai beberapa kabupaten/kota yang belum memaksimalkan kegiatan vaksinasi. Bahkan prosentasenya pun di angka 1 persen.
Terkait hal tersebut, Khofifah meminta agar seluruh Bupati/Walikota di daerah yang masih sangat rendah realisasi vaksinasi tersebut agar segera mengkoordinasikan percepatan vaksinasi di wilayahnya. Utamanya untuk memaksimalkan para lansia dan guru. Termasuk guru di pesantren.
“Hari ini belum maksimal, untuk vaksinasi lansia kita sudah melakukan dengan berbagai ikhtiar. Sehingga harus ada format yang dimaksimalkan. Karena nanti adanya kaitannya, yaitu siswa yang pergi ke sekolah tidak membahayakan bagi lansia di rumah masing-masing,” kata mantan Menteri Sosial RI ini.
Untuk memudahkan jangkauannya, Khofifah mengimbau kepada ASN di Kabupaten/Kota untuk membantu percepatan penyelenggaraan vaksinasi. Dimana hal ini merupakan kesempatan untuk melakukan proses identifikasi vaksinasi bagi para guru dan lansia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Herlin Ferliana menambahkan, pihaknya juga telah memerintahkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat. Koordinasi tersebut untuk melakukan koordinasi terkait pendataan guru yang belum melakukan vaksinasi.
“Tetapi secepatnya sebelum 5 Juli, semua harus sudah tervaksinasi. Insyallah tidak akan lama, karena vaksinnya sudah ada,” terang Herlin.
Kedepan, Dinkes Jatim akan menambah output guna melakukan pemantauan dan memudahkan proses pendataan sasaran vaksinasi untuk para guru. Dimana dari sasaran vaksinasi, guru masuk kedalam kategori pelayanan publik dengan jatah alokasi vaksin sebesar 2.070.774 dosis.
“Kita berharap ada langkah percepatan untuk lansia dan pendidik. Karena pendistribusian vaksin sudah ditentukan dasar yang dipakai yakni mememiliki beberapa poin, salah satunya kecepatan penyerapan dan sisa vaksin,” terang Herlin. (*)
