JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pandemi Covid-19 telah sangat mengubah cara hidup masyarakat, bahkan sampai mengubah peradaban manusia.
Ia pun berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo telah memiliki rapor kerja menterinya selama mengarungi pandemi untuk kemudian dilakukan pergantian kepada orang yang lebih siap bekerja dalam situasi yang tidak normal.
“Etika orang-orang yang dipilih dalam keadaan normal, terus dihadapkan pada situasi tidak normal, tantangannya berubah, permasalahannya berbeda, apakah kemudian manusia-manusia normal yang dipilih pada saat keadaan normal, itu bisa menyelesaikan situasi tidak normal,” ujarnya dalam dialog Dialektika Demokrasi DPR bertajuk “Membaca Peta Parlemen Pasca-Reshuffle Jilid II” di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/4/2021).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, reshuffle menteri merupakan satu bentuk keniscayaan dari sistem politik presidensial dimana presiden mendapat wewenang penuh membentuk kabinet. Ia menilai reshuffle kali ini adalah bentuk penyelamatan visi misi Presiden dalam mencapai tujuan melayani rakyatnya.
“Presiden inikan ingin menjalankan visi-misi pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintahannya tentu dengan para pembantunya. Makanya dalam konstitusi kita disebutkan, bahwa menteri itu adalah pembantunya Presiden, jadi di dalam semua sistem kekuasaan, menteri adalah pembantu Presiden,” terangnya.
Misbakhun sendiri memandang bahwa Presiden telah memiliki tolok ukur ketika harus menentukan pergantian masa kerja para bawahannya. Menurutnya saat ini merupakan momentum yang tepat dimana kinerja bawahannya sudah memiliki hasil dan nilai yang kemudian dapat menjadii bahan evaluasi.
“Sekarang bagaimana dengan kinerja kabinet kita, tentunya ini kan harus kita ukur dari sisi capaian, pada saat tehun pertama ini kan kalau kita lihat antara saat dilantik dan sekarang kan kita satu setengah tahun, satu setengah tahun ini capaiannya apa, dengan sebagian setahun yaitu adalah fase pandemi dan itu adalah fase paling berat dalam perjalanan kita,” imbuhnya.
Misbakhun meyakini langkah yang diambil Presiden telah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah guna mengarungi dan beradaptasi dengan pandemi. “Presiden sebagai kepala untuk menaikkan, atau memperkuat kinerja. Bukan berarti yang kena reshuffle itu adalah orang yang jelek, tapi mungkin waktunya yang kurang tepat, sebab dipilih pada saat situasi normal,” kilahnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga dalam forum dengan wartawan tersebut. Menurutnya tidak ada kekeliruan dengan pemaknaan reshuffle.
Ia meminta masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi kebutuhan negara saat ini. Siapapun orangnya, tentu sudah melalui tahap uji yang profesional.
“Perkara orangnya siapa, monggo saja Pak Jokowi menunjuk. Tidak ada yang keliru kalau mau dituju dari profesional boleh, jangan kita mendikotomikan, apakah juga orang politik atau dari partai politik tidak profesional, silakan diuji langsung, monggo,” tandas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (din/min)