‘’Sesuai hearing sebelumnya, soal THL ini harus dipending terlebih dahulu. Sebelum ada keputusan hasil hearing selanjutnya. Namun ternyata eksekutif tidak mengindahkan itu. Yang dilakukan justru mengeluarkan surat kepada SKPD untuk melaksanakan kebijakan rasionalisasi yang dikemas dengan bentuk surat perihal ucapan terima kasih atas pengabdian THL yang diputus kontraknya,’’ ucap Ali Mahrus.
‘’Menurut saya pribadi ini menjadi pelecehan terhadap lembaga ini (DPRD). Dengan kesepakatan penolakan oleh berbagai elemen dalam hearing ini, maka tuntutan ini semakin kuat,’’ imbuh Mahrus.
Mahrus juga menyoroti terkait edaran yang dikeluarkan Pemkab tentang perekrutan THL. Pada tahun 2018, Pemkab telah mengeluarkan edaran tentang larangan perekrutan terhadap THL untuk semua kedinasan. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 yang terjadi justru sebaliknya.
‘’Kalau diingat-ingat kebijakan larangan perekrutan THL tahun 2018 lalu, tentu sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi hari ini. Dengan mengambil kebijakan yang tidak populis, kebijakan yang tidak pro rakyat ini tentu sangat tidak tepat,’’ sesal Mahrus.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak mampu memutuskan hasil hearing DPRD hari ini. Menurut BKD Banyuwangi, pihaknya telah menampung seluruh hasil usulan dari masing-masing SKPD.
‘’Ini bukan kapasitas saya untuk memberikan keputusan langsung. Hasil hearing ini akan kita sampaikan kepada Sekda. Karena ini ranah pimpinan,’’ ucap Kepala BKD Banyuwangi, Nafiul Huda.
Huda menambahkan, pihaknya setelah ini juga bakal langsung memberikan laporan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas. Soal detail perampingan THL di masing-masing dinas, Huda tidak dapat memberikan rincian secara lebih.
‘’Ada macam-macam, ada yang satu ada yang dua (perampingan THL). Yang paling banyak di Pol PP dan Dinas Kesehatan. Setelah ini saya akan sampaikan ke Ibu Bupati melalui Pak Sekda,’’ pungkas Huda usai mengikuti hearing di DPRD Banyuwangi soal perampingan ratusan THL. (adv/jam)
