Minggu, 19 September 2021
25 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMojokertoDidepan Wartawan Pokja DPRD Jatim, Wagub Emil: UMKM Perlu Lakukan Adaptasi Usaha

    Didepan Wartawan Pokja DPRD Jatim, Wagub Emil: UMKM Perlu Lakukan Adaptasi Usaha

    MOJOKERTO (Wartatransparansi.com) – Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendorong para pelaku UMKM di Jatim untuk tidak lelah melakukan adaptasi atau terobosan usaha agar mampu bertahan di tengah kondisi pandemi saat ini.

    “Pandemi ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, sehingga untuk bertahan di kondisi saat ini para pelaku usaha terutama UMKM harus melakukan adaptasi dengan berbagai penyesuaian,” kata Emil.

    Pihaknya menyatakan ini ketika menjadi narasumber dalam Rapat Kerja ke-2 Pokja Wartawan DPRD Jatim di Hotel Grand Whiz Trawas, Kab. Mojokerto, Sabtu (20/2/2021).

    Emil mengatakan, salah satu cara adaptasi usaha saat pandemi adalah melalui diversifikasi usaha. Dimana saat pandemi ini, sebanyak 16% Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 11% Usaha Menengah Besar (UMB) di Jatim cenderung melakukan diversifikasi usaha termasuk penambahan produk dan lokasi usaha.

    “Bahkan sekarang banyak usaha kuliner yang dia hanya jual untuk delivery sistem lewat aplikasi ojek online. Jadi dia tidak melayani makan di tempat, jadi hanya open kitchen saja tidak perlu sewa tempat luas hanya cukup untuk memasak saja kemudian makanannya dijual lewat aplikasi,” katanya.

    Ketua Pokja Wartawan DPRD Jatim Riko menyerahkan jaket kepada Wagub Emil

    Baca juga :  Ning Ita Dorong Status GTT & PTT Jadi P3K Dengan Gaji Minimal 2,3 Juta

    Kemudian, lanjut Emil, pelaku usaha juga bisa melakukan pemasaran secara online. Dimana saat pandemi ini sebanyak 83% UMK dan 80% UMB mengakui adanya pengaruh positif dalam menggunakan media online untuk pemasaran.

    “Salah satu dampak pandemi ini adalah transaksi dagang secara online atau e-commerce meningkat. Maka visualisasi produk harus bagus. Jadi bukan hanya packaging tapi juga foto produk sehingga punya daya saing,” katanya.

    Tidak hanya itu, adaptasi usaha juga bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan jam kerja atau pengaturan Work From Home (WFH) untuk tetap mempertahankan tenaga kerjanya meskipun aktivitas usaha terdampak oleh pandemi.

    “Berdasarkan analisis hasil survei BPS pada Bulan Juli Tahun 2020 tentang dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha di Jatim menunjukkan bahwa sebanyak 59,5% UMK dan 53,7% UMB masih tetap beroperasi normal di tengah pandemi. Namun, 84% UMK dan 85% UMB cenderung mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi terjadi,” ungkapnya.

    Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Jatim untuk menjaga ekonomi Jatim tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19. Seperti menjaga trust atau kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi kunci menjaga ekonomi tetap survive.

    Kemudian, menjaga basis konsumsi masyarakat. Dimana, sebanyak 60,82% PDRB Jatim Tahun 2020 merupakan konsumsi rumah tangga.

    Untuk itu Pemprov Jatim terus berupaya mengamankan daya beli masyarakat melalui social safety net (kolaborasi antara program pemerintah pusat dan daerah), serta memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok melalui Lumbung Pangan Jatim.

    “Selain itu Pemrov Jatim terus menyerahkan bantuan sebagai stimulus pemulihan ekonomi, memperkuat keberadaan Kampung Tangguh sebagai satuan terkecil PPKM Mikro di masyarakat, serta program pemulihan ekonomi berbasis UMKM sebagai backbone perekonomian Jatim,” pungkasnya. (gia/min)

    Reporter : Gatot Sugianto
    Penulis :
    Editor : Amin Istighfarin
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan