Minggu, 21 Juli 2024
27 C
Surabaya
More
    OpiniTajukKetika Rakyat Sudah Khianati Demokrasi

    Ketika Rakyat Sudah Khianati Demokrasi

    Oleh : Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi

    Demo menolak Undang Undang Cipta Kerja, dimana-mana. Inilah ikhtiyar demokrasi rakyat ketika menagih janji wakil rakyat. Ketika aspirasi rakyat diabaikan dan kepentingan partai politik dinomersatukan. Apalagi keinginan pemerintah menjadi prioritas utama.

    Di warung kopi, di pinggir jalan, di pusat keramaian, rakyat mulai menanyakan apakah wakil rakyat sudah lupa bahwa anggota DPR RI itu mewakili rakyat.

    Tetapi, dalam dialog di warung kopi itu, sebagian rakyat juga sudah memberikan argumentasi sangat diplomatis, bahwa suara rakyat sudah dibeli para wakil rakyat saat Pemilu, maka jadilah seperti sekarang ini, wakil rakyat sudah merasa hanya menjadi pejuang untuk partai politik dan pemerintah. Bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena rakyat sudah mengkhianati demokrasi dengan menjual harga diri sejati, suara pemilih pada pesta demokrasi.

    Inilah drama ketika wakil rakyat sudah terbiasa menjadi petugas partai politik, dan menjadi petugas pemerintah. Bukan lagi melakukan kontrol, apalagi mengawasi. Para anggota dewan
    sudah merasa bukan lagi wakil rakyat karena “demokrasi jual beli suara”, sudah menjadi budaya sejati dalam dekokrasi di negeri ini.

    Yang jelas undang undang Omnibus Law sudah terlanjur disahkan setelah sebagian fraksi menyetujui, Senin (5/10/2020). Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Walaupun hampir seluruh rakyat dari pelosok desa sampai perkotaan, dari mahasiswa sampai buruh bersatu menolak dengan menggelar berbagai demo. Apalah arti demo jika tidak ada kekuatan dan kemampuan mengubah atau membatalkan undang undang.

    Secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

    Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

    1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
    2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
    3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
    4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
    5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
    6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

    Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:
    1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
    2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
    3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
    4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

    Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:
    1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
    2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

    Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:
    1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
    2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
    3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
    4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
    5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
    6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

    Apakah DPR RI sudah menjalankan amanat sesuai fungsi dan wewenang? Semua kembali kepada rakyat, apakah selama ini sudah merasakan fungsi dan wewenang para wakil rakyat atau sudah terlanjur mengkhianati demokrasi, menjual suara dalam setiap Pemilu, sekaligus menyerahkan hak dalam berpartisipasi aktif dalam pemerintahan melalui wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD.

    Demokrasi oh demokrasi. Ketika rakyat menagih janji wakil rakyat! Baru tahu bahwa selama ini rakyat sudah berkhianat terhadap demokrasi. Dan jadilah seperti sekarang ini.(*)

    Penulis : Djoko Tetuko

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan