Selasa, 23 Juli 2024
22 C
Surabaya
More
    OpiniTajukMenunggu Hasil Nyata DPD RI Gerakkan Daerah Atasi Resesi

    Menunggu Hasil Nyata DPD RI Gerakkan Daerah Atasi Resesi

    Oleh : Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (30/8/2020) malam, mengenalkan Tagline DPD RI
    “Dari Daerah Untuk Indonesia”.

    Tagline sederhana itu sangat taktik dan strategis, pada saat bangsa dan negara menghadapi dan berjuang mengatasi resesi, akibat dampak dari pandemi Covid-19.

    Hal itu disampaikan dalam acara ramah tamah dengan Gubernur dan Forkompinda Riau di Gedung Daerah Riau di Pekanbaru, Minggu (30/8/2020) malam.

    Gerak cepat DPD RI merespon berbagai permasalahan di daerah, termasuk pendengarkan 21 provinsi penghasil sawit untuk mendapat dana bagi hasil saat Raker bersama Gubernur Riau Syamsuar di Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (31/8/2020) siang, juga disuarakan.

    Berbagai upaya jemput bola dengan langsung membuka kran aspirasi daerah kepada lembaga dan kementerian di pusat. Bahkan kepada Presiden, mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo,
    saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020) pagi.

    Jokowi dalam pidato ketika itu, mengatakan beruntung dan berterima kasih, atas dukungan dan kerja cepat, dari Pimpinan dan Anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extra ordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk melanjalankan strategi-strategi besar bangsa.

    DPD RI secara garis besar bertugas dan berwenang, membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

    Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.

    Sedangkan Tugas dan Wewenang DPD RI
    1. Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

    2. Pembahasan Rancangan Undang Undang Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

    3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

    4. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang – Undang Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

    5. Penyusunan Prolegnas Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

    6. Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda)

    LaNyalla, di hadapan Gubernur Syamsuar dan Wakilnya Edi Nasution, LaNyalla mengatakan agar para Senator di DPD RI semakin menjiwai tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah, maka DPD RI secara resmi akan melaunching tagline itu pada peringatan kelahiran DPD RI ke-16 pada 1 Oktober mendatang. “Jadi akan menjadi mindset kami semua, bahwa kami para Senator wajib memperjuangkan kepentingan daerah dengan tujuan akhir, Daerah Maju, Indonesia Maju dan Daerah Makmur, Indonesia Makmur.

    Juga meminta Gubernur Syamsuar untuk berkomunikasi secara intensif dengan empat Senator asal Riau yang juga hadir dalam pertemuan itu. Masing-masing Instiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Dr Misharti dan Muhammad Gazali Lc. Karena mereka merupakan ujung tombak untuk Riau.

    Apalagi masa Bhakti DPD RI periode ini sudah bertekad untuk berusaha secara cepat dan tanggap membawa persoalan di daerah ke pusat, untuk mendapat perhatian dan penyelesaian dari eksekutif. “Terutama hari ini, dimana Riau dan semua provinsi di Indonesia merasakan pelambatan ekonomi dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi Covid-19,” ujarnya.

    Mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu memuji roadmap yang ditempuh Pemprov Riau dengan menyiapkan lahan puluhan ribu hektare untuk program ketahanan pangan dan cadangan strategis pangan, yang didukung Kementan dan Kemenhan. Selain juga inventarisasi lahan-lahan eks perusahaan (HPH dan HGU) untuk pengembangan tanaman padi dan jagung.

    LaNyalla juga berterima kasih kepada pengusaha di Kadin Provinsi Riau yang telah merintis, mengembangkan dan memperkuat industri hilir komoditas kelapa di Tembilahan, dengan output minyak kelapa dan turunannya. Ini juga sudah benar. Karena terus terang sektor yang masih bisa tumbuh saat ini adalah pertanian, kehutanan dan perikanan.

    LaNyalla juga menyinggung hasil riset LIPI tentang dunia usaha di 34 provinsi, yang menyebutkan 57,1 persen usahanya tetap berjalan, namun mengalami penurunan pendapatan. Sementara 39,4 persen berhenti total. Itu artinya harus ada Langkah extraordinary dari pemerintah daerah dengan berpikir out of the box. Dan kalangan dunia usaha juga harus mengubah model bisnisnya.

    Dalam waktu dekat, jika DPD RI Raker dengan Gubernur seluruh Indonesia menghadapi dan mengatasi resesi pada saat ini, merupakan langkah sangat tepat, cepat, dan moderat. Mengingatkan tagline “Dari Daerah untuk Indonesia” itu, saat ini paling tepat melakukan berbagai terobosan dan gerakan, termasuk menggandeng semua pihak memotret potensi daerah dan mengembangkan dengan kekuatan daerah.

    Sektor dengan pertumbuhan ekonomi masih kuat, sekaligus mampu mengatasi resesi ekonomi di tingkat bawah, merupakan pilihan utama atau prioritas. Tentu saja dengan harapan akan menjadi penyelamat Indonesia pada masa resesi.

    Jauh lebih elok lagi jika bersama LIPI melakukan penelitian atas hasil Raker bersama Gubernur seluruh Indonesia, sekaligus melakukan pemetaan potensi lokal dan daerah dengan hasil pertumbuhan ekonomi sesuai masing-masing daerah.

    Juga penyelesaian mengatasi resesi dengan cara kemampuan daerah masing-masing. Langkah-langkah strategis dalam waktu pendek ini, bahkan. memerlukan percepatan secara khusus, tidak tertutup kemungkinan menjadikan DPD RI sesuai harapan seluruh anak bangsa, mewujudkan semua itu secara nyata, dan menjadi program penyelamat Indonesia hari ini, besok, dan akan datang.

    Tentu saja, bukan sekedar menggerakan potensi daerah mengatasi resesi. Tetapi sekaligus memaparkan potensi daerah dan pengembangannya selama menghadapi resesi akibat Covid-19, serta penguatan ke depan, sebagai kekuatan daerah dan nasional, dengan rinci rigit. Inilah Sesunggunya makna “Dari Daerah untuk Indonesia”. (@)

    Penulis : Djoko Tetuko

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan