Dengan begitu dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Jatim yang masih di atas nasional. “Ini akan menjadi catatan Komisi C yang nanti rapat di Surabaya dengan pimpinan pusat (kantor pusat) masing-masing perbankan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor pertanian,” tegasnya.
Hanya, ia mengakui masih ada kendala administrasi yang dihadapi para petani ini. “Catatan kami satu, pertanian biasanya agak susah di-administrasi. Maka di situlah dibantu, karena sektor pertanian Sumber Daya Manusianya berbeda dengan sektor lain,” terangnya.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Agus Wicaksono menyebutkan, persentase penyaluran kredit untuk sektor pertanian sangat kecil. Di Bank Jatim misalnya, 82 persen pinjaman menyasar konsumtif dan transportasi.
Sedangkan sisanya, sekitar 17 persen harus berbagi antara pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. “Harus ada keseimbangan. Kondisi kita di Jatim ini 65 persen pertanian. Kita juga penyumbang pangan yang luar biasa. Swasembada pangan ya dari giat petani kita,” kata Agus.
Politikus asal fraksi PDI Perjuangan, meminta bank-bank milik Pemprov tidak ragu menyalurkan kredit kepada petani. Mengingat tujuan pendirian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya sekadar mencari keuntungan, atau profid oriented.(sr)
