SURABAYA (WartaTransparansi.com – Komisi C DPRD Jatim meminta kepada bank BPR/UMKM dan Bank Jatim untuk terus memberikan bantuan kredit pada petani Jatim. Ini mengingat saat ini penyaluran kredit kepada petani cenderung menurun.
Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Muhammad Fawait, saat Komisi C dengar pendapat di sejumlah kantor cabang Jember, ternyata dua bank milik Pemprov Jatim yakni Bank BPR (UMKM) dan Bank Jatim, hampir semua dinilai masih terlalu kecil beri bantuan kredit petani tersebut.
Padahal, kata dia, sektor pertanian justru yang paling rendah alami non-performing loan (NPL), atau kredit macet. Risiko pinjaman tidak terbayarkan persentasenya paling kecil dibanding sektor lain.
“Kami keliling-keliling, data yang kami peroleh hampir sama bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tangguh dalam menghadapi banyak hal, termasuk krisis atau kondisi seperti Covid-19,” ujar politikus yang akrab disapa Gus Fawait kepada wartawan, Selasa (23/6).
Rendahnya kredit macet pada sektor pertanian ini, menurutnya tidak hanya terjadi pada masa pandemi. Lepas dari itu di tahun-tahun sebelumnya juga persentasenya kredit bermasalah petani terbilang sangat kecil.
Politikus Partai Gerindra itu berharap, dengan adanya bantuan bank daerah, akan lebih fokus lagi untuk menggenjot penyaluran kredit ke petani.
Dengan begitu dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Jatim yang masih di atas nasional. “Ini akan menjadi catatan Komisi C yang nanti rapat di Surabaya dengan pimpinan pusat (kantor pusat) masing-masing perbankan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor pertanian,” tegasnya.
Hanya, ia mengakui masih ada kendala administrasi yang dihadapi para petani ini. “Catatan kami satu, pertanian biasanya agak susah di-administrasi. Maka di situlah dibantu, karena sektor pertanian Sumber Daya Manusianya berbeda dengan sektor lain,” terangnya.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Agus Wicaksono menyebutkan, persentase penyaluran kredit untuk sektor pertanian sangat kecil. Di Bank Jatim misalnya, 82 persen pinjaman menyasar konsumtif dan transportasi.
Sedangkan sisanya, sekitar 17 persen harus berbagi antara pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. “Harus ada keseimbangan. Kondisi kita di Jatim ini 65 persen pertanian. Kita juga penyumbang pangan yang luar biasa. Swasembada pangan ya dari giat petani kita,” kata Agus.
Politikus asal fraksi PDI Perjuangan, meminta bank-bank milik Pemprov tidak ragu menyalurkan kredit kepada petani. Mengingat tujuan pendirian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya sekadar mencari keuntungan, atau profid oriented.(sr)