Minggu, 6 Oktober 2024
34 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaKerap Dapat Data Covid-19 tak Valid, Pemkot Surabaya Kembalikan ke Pemprov

    Kerap Dapat Data Covid-19 tak Valid, Pemkot Surabaya Kembalikan ke Pemprov

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Sejak awal, Pemerintah Kota Surabaya selalu serius mengawal validasi data terkonfirmasi Covid-19 di Kota Pahlawan. Sejak awal pula dipastikan tracing yang dilakukan Pemkot Surabaya selalu masif demi melacak pasien terkonfirmasi tersebut.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Surabaya Rince Pangalila mengatakan, hampir setiap hari selalu ada data yang tidak sinkron yang diterima pemkot. Sebab, setelah ditracing sesuai domisilinya, ternyata banyak yang tidak ditemukan. Nah, data yang tidak ditemukan itu akhirnya dikembalikan lagi ke Pemprov Jatim untuk diverifikasi dengan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur.

    “Hampir setiap hari selalu ada yang seperti itu. Jadi, data yang dikembalikan ke provinsi itu merupakan sisa data yang berhasil ditracing atau data yang tidak ditemukan di Surabaya,” kata Rince.

    Rince juga menjelaskan alur data rekap positif Covid-19 itu dimulai dari Laboratorium yang dikirimkan ke Balitbang dan Dinkes Provinsi Jatim. Selanjutnya, disebarkan ke Dinkes kabupaten/kota, dan dilanjutkan ke puskesmas-puskesmas untuk melakukan tracing sesuai wilayah masing-masing.

    “Hasil tracing dari teman-teman puskesmas itu dimasukkan ke aplikasi kita (Dinkes Surabaya) dan ternyata banyak yang tidak ditemukan, ada yang sudah pindah domisili, ada yang tidak sesuai dengan KTP dan sebagainya, sehingga pasti ada sisa data yang belum final, dan inilah yang dikirim lagi ke pemprov,” tegasnya.

    Baca juga :  Eks Dirut PT INKA, Dijebloskan Rutan Kejati Terkait Dugaan Korupsi Proyek Dana Talangan di Kongo

    Ia mencontohkan, pada tanggal 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirmasi, namun setelah dicek di lapangan hanya ada 80 orang. Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2020, data confirmasi yang diterima 280 orang, dan setelah dicek hanya 100. Lalu pada tanggal 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

    Di samping itu, ada pula data luar daerah Surabaya yang masuk dalam data Surabaya. Kadang ada warga KTP luar Surabaya tapi menulis alamat domisili di Surabaya.

    “Karena memang kerja dan indekos di Surabaya. Kalau seperti itu sudah pasti enak. Tim tracing tinggal mencari kontak eratnya. Meskipun warga luar Surabaya tetap dicatatkan di data positif Surabaya, karena sesuai epidemiologisnya,” katanya.

    Ia juga memastikan bahwa petugas tracingnya juga berkali-kali menemukan alamat palsu yang tertera di data itu. Karena setelah dilacak tidak ada pasien di alamat tersebut.

    Baca juga :  Peringatan Hari Batik Nasional 2024, Khofifah Ajak Masyarakat Bangga Berbatik

    “Kalau begini langsung dimasukkan ke data yang tersisa itu tadi dan dikirim lagi ke provinsi,” katanya.

    Temuan data tidak sesuai di lapangan ini hampir dialami semua daerah, karena ada beberapa pasien itu tidak jujur menerangkan alamatnya saat tes lab. Apalagi, tidak semua lab yang ada di Surabaya menerima data detail alamat pasien, termasuk yang tes mandiri.

    “Karena ada data pasien yang tes mandiri itu juga terkirim semua ke pusat, makanya dia meminta warga untuk menerangkan alamat lengkapnya jika melakukan tes, supaya memudahkan tim tracing di lapangan,” katanya.

    Meski begitu, Rince memastikan data pasien positif yang tertahan itu masih dalam penanganan, baik itu berada di RS, ruang isolasi hotel, RS Darurat maupun isolasi mandiri di rumah. Karena asalnya juga dari hasil tracing.

    “Pasiennya tentu dalam penanganan, hanya saja data yang perlu dipastikan ini ikut daerah mana harus dikonfirmasi lagi,” katanya.

    Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser mengatakan setelah data pasien confirm itu fix terkonfimasi, Pemkot Surabaya melakukan serangkaian penanganan mitigasi. Seperti wilayah tempat tinggal pasien dilakukan penyemprotan disinfektan, rapid test dan swab massal, dan jika positif langsung dirawat di rumah sakit jika menunjukkan gejala, lalu diletakkan di hotel jika tidak menunjukkan gejal. Bahkan, mereka itu diberikan permakanan.

    Baca juga :  HUT ke-79 TNI, Khofifah : Profesionalisme TNI Jaga Proses Demokrasi Telah Teruji dan Terbukti

    “Jika memang diperlukan, kami juga melakukan blokir gang yang dikoordinasikan dengan tingkat RW. Hal ini untuk menyelamatkan yang lain supaya tidak ikut tertular. Jadi, setelah ada data itu, kami tidak tinggal diam, ada langkah-langkah yang kami lakukan, makanya data itu sangat penting bagi kami,” katanya.

    Sementara itu, Pembina Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur sekaligus Ketua IKA FKM UNAIR, Estiningtyas Nugraheni, mengatakan pandemi ini merupakan masalah bersama dan harus dihadapi bersama-sama pula. Karena pengumpulan data itu ada di beberapa titik, maka sangat memungkinkan muncul perbedaan.

    “Makanya, karena ini masalah bersama, harus disinkronkan bersama-sama, dan apabila ada yang tidak selaras, harus diselaraskan bersama-sama pula,” katanya. (wt)

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan