“Jadi tentunya Pak Wimboh menyetujui adanya pelonggaran ketentuan perhitungan kolektibilitas ataupun klasifikasi pembayaran kredit motor yang bisa diperpanjang ataupun bisa dihitungkan secara untuk periode 1 tahun,” urainya.
Dijelaskan oleh Ketua OJK, terutama di sini agar perusahaan leasing tidak menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online.
Terkait pembayaran bunga KUR sampai dengan akhir tahun 2020, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pembayaran bunga KUR yang sekarang ini disubsidi sebesar 6%.
“Ini akan direlaksasi ini sejalan dengan kebijakan stimulus 2 dari OJK yang melakukan relaksasi terhadap kredit di bawah 10 miliar dan terkait dengan 6% nanti juga dikaji oleh Kementerian Keuangan. Apakah ini bisa masuk didalam pagu yang disiapkan sampai akhir tahun 2020 yaitu sebesar 190 triliun,” ujarnya. .
Soal Kartu Prakerja, Airlangga menyebutkan bahwa Presiden memberikan arahan telah dilakukan launching operasi daripada Kartu Prakerja dan mulai bersosialisasi dan akan mulai bekerja untuk menerima latihan itu per awal April.
“Pengoperasian ini dilakukan oleh manajemen pelaksanaan dengan 11 mitra digital platform, yaitu terdiri dari 8 marketplace, yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir dan Sisnaker. Selain itu juga dengan 3 mitra pembayaran BNI, OVO, dan LinkAja,” sambungnya.
Pengoperasian ini diharapkan secara offline, pelatihan ada yang sifatnya online dan offline.
“Yang offline baru diawali di 3 kota, Bali, Manado, Kepri, kemudian nanti dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Kartu Pra Kerja ini tadi arahan Bapak Presiden untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak, yaitu baik pekerja yang terkena PHK, pekerja di sektor Pariwisata, pekerja di sektor mikro ataupun kecil yang sekarang mengalami kesulitan, dan juga sektor lainnya,” jelasnya.
Kartu Pra Kerja ini, lanjut Airlangga, sifatnya terbuka secara online, itu dengan memasukkan aplikasi maka tentu bisa berlaku umum sebagai social safety net dan Pemerintah menyediakan anggaran di sini sebesar Rp10 triliun.
“Selanjutnya silakan Ibu Menteri Keuangan untuk menambah yang terkait dengan sektor Keuangan ataupun APBN,” pungkasnya. (wt)
