JAKARTA – Terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Presiden Joko Widodo meminta kepada Kapolri untuk tidak usah pikir panjang dalam penegakan hukum (punishment). Harus tegas, baik itu administratif, perdata, maupun pidana, lakukan tegas-tegas.
“Saya kira tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena urusan penegakan hukum ini, sehingga kita harapkan ini membuat efek jera bagi pembakar hutan, baik itu perusahaan maupun perorangan,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Jokowi meminta frekuensi patroli lapangan (ground checking) terutama di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran, mulai diperintahkan kepada aparat di bawah sehingga penguasaan lapangannya betul-betul bisa dikuasai.
”Baik pemerintah daerah, baik aparat teritorial, seperti Babinsa dan Babinkamtibmas itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang partisipatif. Sehingga kita harapkan kondisi harian di lapangan itu selalu terpantau. Ini bedanya dengan negara lain di situ,” ujarnya.
Ditegaskan pula, bahwa pejabat baru di tingkat Pemerintah Daerah agar memahami dan mengikuti aturan main yang sudah disepakati pada tahun-tahun sebelumnya, yakni terkait upaya penanggulangan bencana karhutla yang terjadi setiap tahunnya.
Apabila komponen dan unsur pejabat tinggi di daerah tidak dapat mengindahkan aturan tersebut, Jokowi mengaku tak segan akan mencopot jabatan tersebut karena dinilai telah gagal dalam mengemban tugas.
“Ada Gubernur baru, Pangdam, Danrem, Dandim baru, juga ada Kapolda baru, Kapolres baru yang masuk di daerah itu dan tidak tahu aturan main yang sudah kita buat sepakati sebelumnya. Khusus TNI dan Polri hati-hati. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima dan ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil. Saya tanyakan Dandimnya sudah dicopot belum? kalau api semakin membesar, sudah dicopot belum?,” tegasnya.
Dikatakan pula, perubahan iklim dan panasnya sekarang ini, semua bisa merasakan sehingga jangan sampai terjadi kebakaran dan membesar pada saat cuaca sangat panas dan sulit dikendalikan.
”Dan seperti yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa kita perlu mencari sebuah solusi yang permanen dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Kita telah membentuk yang namanya Badan Restorasi Gambut (BRG). Saya ingatkan kepada Kepala BRG agar pembasahan itu terus dijaga,” katanya.
Kanal-kanal, menurutnya, dijaga betul agar basah terus, terutama di daerah-daerah gambut yang mengalami penurunan muka air secara drastis di musim-musim kemarau, pembasahan masif.
”Yang paling kita takutkan memang di gambut, karena betul-betul di situ adalah tingkatnya paling sulit untuk dipadamkan. Sekat kanal, timbun kanal, embung, sumur bor, terus saya selalu mendapatkan laporan sudah berapa banyak yang kita kerjakan mengenai ini. Saya ikuti terus ini,” ujarnya.
Mengenai penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, Jokowi mengingatkan untuk hati-hati karena yang namanya kubah gambut harus terus dilanjutkan secara konsisten dan diminta kalau itu di dalam area konsesi sudah harus dijaga.
”Karena kalau tidak, yang namanya tempatnya air kemudian diganti dengan tanaman industri, ini berbahaya. Kemudian juga carikan solusi yang lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi,” katanya.
Jokowi juga mengatakan, dari laporan yang diterima, 99 persen kebakaran hutan dan lahan itu terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi, dan seluruh luas yang terbakar itu hampir 80 persen langsung masuk ke kebun.
”Karena memang pembersihan lahan (land clearing) yang paling murah itu memang lewat pembakaran. Sehingga mulai harus kita kata ulang kembali,” katanya. (wt)