“Terutama di daerah-daerah yang aksesnya jauh. Saya ambil contoh di dapil saya, wilayah Rembang yang sisi timur, jarak warga ke RSUD mencapai 30 kilometer, RS tipe-D harusnya didekatkan,” imbuh legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III ini.
Tidak hanya itu, persoalan meningkatnya jumlah peserta yang semula di Kelas I dan II menjadi Kelas III, juga harus diantisipasi, meski jumlahnya masih sulit diprediksi.
“Saya yakin dengan naiknya beban iuran yang lumayan besar di Kelas I dan II, pasti banyak peserta iuran yang memilih untuk turun kelas, ke Kelas III. Meski besaran yang turun kelas sulit untuk diprediksi, tetapi ini harus kita antisipasi,” lanjutnya.
Untuk itu, RS harus bisa mengambil kendali. Jangan sampai, semua pihak menjadi ‘aji mumpung’ dalam situasi seperti ini. Edy mewanti-wanti agar asosiasi RS bisa mengendalikan fraud, serta mengimbau untuk memperketat pengawasan agar biaya kesehatan tidak disalah-gunakan pihak-pihak tertentu.
“Saya juga berharap betul, persoalan 27,4 juta data yang bermasalah bisa betul-betul diselesaikan. Faktornya ada pada data di Kemensos yang berasal dari pendataan di lapangan yang tidak tepat. Memang sempat ada diskusi bahwa data yang diambil itu dari data sensus penduduk BPS, tapi itu tidak tepat sasaran. Maka ke depannya saat melakukan sensus penduduk dan sensus keluarga, Pemda bisa memperbaiki data yang ada,” tutup Edy. (rom)
