“Subsidi yang diberikan pemerintah selama ini sejatinya untuk membantu masyarakat khususnya pelanggan 900 VA ke bawah. Sayangnya, sampai saat ini kami belum mendapatkan data pasti dari PLN berapa masyarakat yang sudah mendapatkan subsidi tersebut. Eh tahu-tahu sudah mau dinaikkan TDL-nya. Jadi sebenarnya subsidi itu sudah disalurkan ke mana, dan siapa saja yang sudah mendapatkan subsidi tersebut,” ujar Ratna.
Masih kata Ratna, PLN menjanjikan akan memberikan data yang diminta Komisi VII DPR RI hingga bulan Maret 2020 mendatang. Namun, ia pesimis hal tersebut dapat dilaksanakan sesuai target. Karena data yang dimaksud merupakan data pelanggan listrik dari seluruh Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit.
Seharusnya, lanjut Ratna, hal tersebut (menyampaikan data ke DPR RI) dilakukan sejak lama, yakni sejak pemberian subsidi listrik tersebut.
“Listrik merupakan hak mendasar bagi rakyat Indonesia. Sehingga alangkah lebih baik jika saat ini pemerintah atau PLN fokus kepada bagaimana menciptakan Indonesia Terang sebagaimana yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Presiden,” tegasnya. (wt)
