Memberikan ruang kepada komunitas dan lembaga-lembaga peduli HIV/AIDS untuk turut serta melakukan penguatan informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dan adanya alokasi penganggaran yang cukup untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS terutama terkait upaya-upaya preventif.
“ terakhir ada kebijakan yang lebih rasionalistik terhadap alokasi waktu untuk implementasi kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, dan anggaran tidak selalu direalisasikan dipenghujung tahun anggaran, sehingga kegiatan tidak berjalan dengan optimal dan terkesan kejar tayang untuk menghabiskan anggaran, “ tegas Hoiron.
Di Kabupaten Banyuwangi hingga Oktober 2019 telah ditemukan sebanyak 4.557 kasus HIV/AIDS yang tersebar di seluruh kecamatan. Dan kemungkinan besar angka tersebut akan bertambah jika epidemic ini tidak ditangani dengan serius.
Sementara Wakil Ketua Komisi I, Priyo Santoso usai hearing menyampaikan, apresiasi terhadap kegitan teman-teman forum komunikasi organisasi masyarakat peduli HIV/AIDS dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.
“Kita apresiasi kegiatan mereka dilapangan, tanpa mereka bagaimana pencegahan dan penanggulangan HIV /AIDS di Banyuwangi, maka dari itu perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari Dinas Kesehatan “ ungkapnya.
Untuk menindaklanjuti pernyataan sikap mereka, hasil rapat hearing akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi. (Ari/Adv)
