JAKARTA – Penanggulangan bencana di wilayah Maluku, agaknya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Dalam “Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanggulangan Bencana Bempa Bumi Wilayah Maluku” yang digelar Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) memaparkan perkembangan penanggulangan bencana.
Rapat yang digawangi Asisten Deputi Penanganan Pascabencana Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana tersebut juga dihadiri oleh Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), Kemensos, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) dan BMKG.
Rakortek, menurut Asdep dari PMK Nelwan Harahap, tujuannya agar penanganan masyarakat terdampak bencana gempa Maluku tetap bersinergi, sehingga mengurangi miskoordinasi di daerah, sehingga terpadu baik di pusat maupun di lapangan sesuai tupoksi koordinatif yang dimiliki Kemenko PMK.
“Rakortek ini agar K/L tetap bersinergi khususnya penanganan pasca gempa Maluku sesuai fungsi kami,” ujar Nelwan.
Dalam kesempatan itu, Direktur Penanganan Pengungsi BNPB Johny Sumbung menyampaikan, perkembangan penanganan darurat sejak tanggap hingga transisi darurat kini terutama mengenai Bantuan Dana Tunggu Huntap dan Cash For Work yang sedang bergulir.
