SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan tanggapan atau jawaban atas Pandangan Umum (PU) fraksi di DPRD Surabaya, terhadap Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 dalam rapat paripurna, Kamis (31/10/2019).
Risma menanggapi satu persatu Pandangan Umum sejumlah fraksi tersebut dengan baik hingga rapat paripurna selesai. Terkait rencana kerja pembangunan daerah 2020 mendatang, pihaknya memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan terus konsisten dalam semua program dan kegiatan. “Tujuannya agar rakyat merasakan APBD dengan benar-benar untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
Menanggapi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menjelaskan bahwa dalam RAPBD 2020, bersumber dari pajak daerah sebesar Rp4,313 triliun atau 77,24 persen, retribusi sebesar Rp373 miliar atau 6,68 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan Rp167 miliar atau 3% dan lain-lain yang disahkan sebesar Rp730 miliar atau 13,08 persen.
Menurutnya, penetapan target PAD tersebut, telah memperhitungkan potensi dan ketentuan yang berlaku. Sehingga realisasi PAD Surabaya sampai dengan 30 Oktober 2019 untuk pajak daerah sebesar Rp3,3 triliun atau 82,35 persen. Sedangkan dari retribusi daerah sebesar Rp3,2 miliar atau 75,82 persen, hasil pengelolaan daerah yang disahkan sebesar Rp88 miliar atau 56,76 persen dan lain-lain PAD sebesar Rp524 miliar atau 77,98 persen.
“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk mendapatkan target pendapatan tersebut melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penerapan pajak online, optimalisasi penagihan pajak daerah dan retribusi pajak daerah, optimalisasi kinerja BUMD dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah kota,” jelasnya.
Risma juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran pada RAPBD 2020 tidak hanya pada pembangunan infrastrukur, tapi juga untuk melaksanakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Seperti pemberian permakanan untuk lansia, anak yatim piatu dan disabilitas, pemberian bantuan iuran JKN KIS bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan Bopda,” katanya.
