SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pembicara dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Integritas, Netralitas, Birokrat, Efektifitas, Efisiensi, Tantangan, dan Harapan menuju Reformasi Birokrasi Ideal. Acara yang digelar oleh Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi dan Birokrasi itu diselenggarakan di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (22/8/2019).
FGD tersebut dihadiri langsung oleh Staf Khusus Wakil Presiden Azyumardi Azra, peneliti Pusat Politik LIPI Siti Zuhro, guru besar IPDN Presiden I-OTDA, Djohermansyah Djohan serta perwakilan praktisi dan akademisi universitas yang ada di Kota Surabaya.
Dalam paparannya, Wali Kota Risma menyampaikan berbagai strategi dalam membangun integritas dan birokrat yang ada di Kota Surabaya. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi selama membangun Surabaya hingga saat ini.
“Semua pembangunan infrastruktur ini tidak ada gunanya kalau masyarakat tidak bisa secara langsung merasakannya,” kata Wali Kota Risma disela-sela menyampaikan materi.
Menurut Wali Kota Risma, salah satu dampak yang dirasakan masyarakat Surabaya selama ini tidak ada kenaikan inflasi bahan pokok seperti sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Sebab, ia memantau perkembangan dari tiap kelurahan bahkan kecamatan melalui camat dan lurah. Karenanya, apabila ditemukan kenaikan harga, maka pihaknya langsung melakukan operasi pasar dengan membuat pasar tandingan.
“Saya buatkan pasar tandingan dengan mencari distributor paling murah, kemudian kita angkut sendiri menggunakan mobil Satpol PP, dan kemudian kita jual dengan harga yang stabil. Sehingga dampak yang seperti itu lah yang saya maksud bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” lanjut Presiden UCLG ASPAC itu.
Selain itu, semua proses transaksi dilakukan dengan menggunakan elektronik. Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga memastikan proses ini juga akan memudahkan masyarakat dalam memantau. Ia mencontohkan pada program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mana masyarakat dapat ikut memantau usulan-usulan yang disetujui. “Masyarakat akan tahu proyek itu akan dikerjakan kapan, termasuk usulan perencanaan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya.
