Surabaya – Meski kursi di DPRD Kota Surabaya naik dari empat menjadi 5 (satu Fraksi), Partai Golkar tidak serta merta mengambil posisi Calon Wali Kota. Kecuali jika Golkar membuat poros sendiri.
“Kalau hanya diajak berkoalisi, maka jatahnya hanya Calon Wakil Wali Kota. Itupun Golkar belum pernah membahas. Apalagi melakukan Komunikasi politik dengan Partai yang ada di parlemen ataupun Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota,” ungkap Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Blegur Prijanggono kepada wartatransparansi.com di Surabaya, Minggu (16/6/2019).
Soal Wali kota Surabaya, kata Blegur, Caleg lolos DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil I Surabaya ini, partainya baru akan bekerja setelah pelantikan DPR. “Terlalu dini kita bicarakan. Selain itu, mekanisme partai harus di lalui,” terang Blegur.
Langkah awal menghadapi Pilwali tahun 2020 nanti, partainya terlebih dahulu akan berkonsultasi ke DPD l, lalu ke DPP Golkar di Jakarta. Membentuk tim penjaringan dan menjaring calonnya.
Kalau belakangan ramai di media dan muncul beberapa nama yang bakal di usung Golkar, bisa saja terjadi. Ini kan lembaga politik dan momentum terdekat adalah Pilwali. Golkar weelcome menerima lamaran koalisi ataupun lamaran Calon Wali kota – Wakil Wali kota.
Menurut Blegur Prijanggono, perkembangan pembangunan perkotaan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir ini, cukup baik. Golkar Kota Surabaya menginginkan Wali kota akan datang, kinerjanya harus setara Wali kota Tri Rismahatini. Bahkan lebih.
Jadi kalau calonnya tidak memahami akan kondisi Surabaya, di kawatirkan malah akan terjadi stagnan.
Apakah ini isyarat Golkar akan mengambil calon birokrat ? Blegur hanya mengatakan Calon Wali kota dari Golkar harus memahami kondisi Surabaya dan layak jual. Oleh karena Golkar ingin punya Wali kota atau Wakil Wali kota. “Bisa internal dan bisa non kader,” tandasnya.
Menjawab pertanyaan soal figur internal partai, Blegur menjelaskan, banyak kader yang layak diusung baik Wali kota maupun Wakilnya. Tapi layak itu kan harus terukur. Banyak hal yang menjadi pertimbangan.
Ia juga meminta media sedikit bersabar. Golkar Surabaya punya atasan yaitu DPD l Jatim dan DPP. Kalau sudah ada petunjuk DPP kita akan release siapa calonnya dan siapa koalisinya.
Apakah Golkar akan mengikuti koalisi Pilpres, dikatakan Blegur belum tau. Intinya, Calon Golkar harus setara Wali kota Tri Rismahatini. Paling awal setelah Agustus mulai dibahas di internal. (ais)