Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menilai, argumentasi pemerintah bahwa KTP-Elektronik antara milik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) perbedaannya hanya terletak pada penggunaan bahasanya, yaitu bahasa asing dan bahasa Indonesia, serta hanya dibedakan pemberlakuan antara seumur hidup dan tidak seumur hidup, itu tidaklah cukup.
“Perbedaan itu tidaklah cukup untuk melihat apakah KTP-el tersebut milik WNI atau WNA. Hal ini jangan sampai menimbulkan kecurigaan dari lawan politik pemerintah, bahwa seolah-olah ada indikasi adanya permainan pemerintah, agar bisa dimanfaatkan menjadi peluang untuk memanipulasi suara,” ujar Firman dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Polemik E-KTP WNA, Perlukah PERPPU?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Firman menjelaskan, untuk mengatasi kecurigaan tersebut, haruslah dibuat regulasi berdasarkan aturan hukum. Aturan itu berupa pembedaan warna KTP-el antara milik WNI dengan WNA. Namun, aturan tersebut bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), melainkan dalam bentuk peraturan turunan sesuai pasal 63 yang menjelaskan bahwa baik WNI atau WNA memerlukan suatu identitas.
“Pembedaan warna ini adalah kasat mata, contohnya nanti bisa dibuat aturan, mengenai KTP-el milik WNA adalah yang berwarna pink. Jadi, ketika WNA tersebut membawa identitas, warga pribumi sudah bisa melihat bahwa KTP-el tersebut adalah milik asing. Setelah itu, perlu adanya sosialisasi untuk menjelaskan peraturan tersebut kepada masyarakat, sampai kepada tingkat penyelenggara RT dan RW di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Firman.
