Selain itu, pada akhir tahun 2014, pihaknya mengambil keputusan agar melakukan moratorium SMA. Sehingga yang harus dilakukan Pemprov Jatim adalah menambah SMK yang berakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Pendidikan Vokasi.
Untuk memperkuat dibuat Pergub Jatim mengenai Moratorium SMA untuk SMK. Dengan kondisi saat itu SMK masih 32 persen dan SMA mencapai 68 persen.
“Yang diinginkan komposisinya adalah 70 persen SMK dan 30 persen SMA. Dan ini dapat terwujud pada tahun 2022,” jelasnya.
Perkuat Pendidikan Dinitah Salafiyah Pemprov Jatim, lanjut Pakde Karwo, juga memperkuat pendidikan Diniyah Salafiyah yang hingga saat ini masih belum diakui pendidikan nasional. Karena itu, Pemprov Jatim mengeluarkan Bosda khusus Diniyah Salafiyah. Sejak tahun 2006, pendidikan Diniyah Salafiyah tetap dipertahankan sebagai basis pendidikan di Jatim.
“Jangan melakukan modernisasi terhadap sistem pendidikan sorokan dan badongan ketemu kiai. Sentuhan dari kiai kepada santrinya itu 1.000 kali lebih bermanfaat dibandingkan ditelepon. Jadi dalam komunikasi memanggil orang, ditepuk pundak dan melihat matanya itu 1.000 kali bermanfaat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Dr. Saiful Rachman, MM, M.Pd. menjelaskan, program dual track diikuti sebanyak 86 lembaga yang terbagi atas 76 lembaga SMA dan 10 lembaga MA dengan mayoritas berasal dari Madura.
Program ini, lanjutnya, terdapat 7 bidang keahlian yang difokuskan sesuai hobi atau keinginan anak didik.
Adapun 7 bidang keahlian yang dimaksud antara lain multimedia, teknik elektro, teknik listrik, tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan teknik kendaraan ringan.
Tujuannya adalah menyiapkan SDM SMA dan MA yang mandiri dan siap memasuki dunia kerja dan dunia usaha, membentuk kepercayaan diri peserta didik dalam bidang kewirausahaan. (ais).
