Ali Taher melihat, momen ini menjadi semangat baru yang luar biasa bahwa mereka ingin berperan di pelosok-pelosok Tanah Air, termasuk daerah tertinggal dan terluar dengan memperhatikan kaidah dakwah yang sebenarnya. Sekaligus memperhatikan aspek kemajemukan yang ada di Indonesia.
Salah satu basis yang disampaikan MOI, kata politisi dapil Banten ini, semangat itu tumbuh, tetapi anggaran belum cukup. Karena itu diharapkan pemerintah mempermudah regulasi perizinan dan anggaran supaya berpihak pada kepentingan umat dan sosial yang akan diangkat Komisi VIII DPR RI
Ditambahkan, mengutip pembukaan UUD 45 bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan melekat peran ormas. Sebelum kemerdekaan tidak ada mengakui peran Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al Washliyah dan Mathla’ul Anwar, termasuk tokoh dan organisasi lainnya terlibat membentuk NKRI. Karena itu pada waktunya negara yang sudah berjalan baik ini perlu memperhatikan peran-peran ormas itu supaya tidak tertinggal. “Momen ini perlu dibuka bersama-sama MOI ini,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi mengatakan, MOI yang menghimpun sejumlah ormas seperti PUI, Al Washliyah dan PP Hidayatullah lahir sebelum ada NKRI, dan umumnya pendirinya anggota BPUPKI seperti NU dan Muhammadiyah. Mereka berharap ormas-ormas tersebut bisa diperhatikan mendapatkan anggaran dari APBN dan berperan dalam amirul haj. “ Jangan ormas itu-itu saja, mereka juga perlu diperhatikan, jangan dianaktirikan,” ia menambahkan. (sam)
