Di akhir sambutan, Pakde Karwo menegaskan perlunya APPSI untuk memfokuskan program kerja pada penguatan kualitas pasar tenaga kerja, khususnya menghadapi demografi tahun 2028- 2030, yang bisa menjadi bencana kalau tidak terkelola baik, atau menjadi sebuah bonus jika dilakukan sebaliknya. “Saya mengajak para gubernur untuk mengutamakan pendidikan vokasional, sehingga SDM menjadi berkualitas jika dihububgkan dengan dunia usaha dan dunia industri,” ujarnya.
Kepengurusan APPSI
Berdasarkan SK Ketua Umum APPSI nomor SK-008/APPSI/V/2018, susunan pengurus APSSI periode sisa masa bhakti 2015-2019 adalah Ketua Umum Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jatim), Wakil Ketua Dr. H. Longki Djanggola M.Si (Gubernur Sulawesi Tengah). Ketua I Bidang Hukum dan Pemerintahan Prof. Dr. Irwan Prayitno P.Si M.Si (Gubernur Sumatra Barat) dan Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra Prof. H. Anies Baswedan Ph.d (Gubernur DKI Jakarta).
Selain itu, kepengurusan juga diisi dengan kordinator di setiap wilayah. Yakni, wilayah Jawa yakni dijabat Dr. Wahidin Halim M.Si (Gubernur Banten), Wilayah Sumatra Dr. H. Nurdin Basirun S.Sos M.Si (Gubernur Kep. Riau), Wilayah Kalimantan H. Sugianto Sabran (Gubernur Kalimantan Tengah), Wilayah Sulawesi Drs. H. Rusli Habibie M.AP (Gubernur Gorontalo) dan Indonesia Timur Drs. Dominggus Mandacan (Gubernur Papua Barat).
Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan APPSI terdiri dari lima orang antara lain, Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DI Yogyakarta), H. Erzaldi Rosman SE MM (Gubernur Kep. Bangka Belitung), H. Sahbirin Noor S.Sos MH (Gubernur Kalimantan Selatan), Olly Dondokambey SE (Gubernur Sulawesi Utara), dan Drs. Ali Baal Masdar M.Si.
Sementara iru, dewan pakar diisi oleh ketua, Prof. M. Ryaas Rasyid MA, Ph.D, dengan anggota dewan yakni Prof. Muchlis Hamdi, Prof. Bahtiar Effendi, dan Dr. Aviliani.
Fokus Rakerda APPSI Meningkatkan Pemerintahan
Menjawab pertanyaan media mengenai fokus rapat kerja daerah (rakerda) APPSI 2018, Pakde Karwo menjelaskan tiga hal sebagai fokus APPSI ke depan. Pertama, meningkatkan pemerintahan yang bersih atau clean governance. Dengan clean governance, diharapkan semua sistem perencanaan dapat terukur dan terinformasikan kepada masyarakat sehingga segala kebijakan pemerintahan yang ada dpt terawasi. “Masyarakat perlu dan harus mengetahui program-program pemerintah dan pelaksanaannya seperti apa. Terlebih banyak kepala daerah yang baru sehingga harus memahami tugas, pokok dan fungsinya,” terangnya.
Kedua, permasalahan bahan baku. Hampir semua daerah menggunakan bahan baku impor. Solusi permasalahan tsb melalui kerjasama perdagangan antar provinsi dan dipastikan perdagangan nasional akan surplus. Jika neraca perdagangan surplus, maka rupiah akan menjadi kuat.
Fokus selanjutnya, adalah permasalahan bonus demografi. Pakde Karwo mengatakan, bahwa solusi dari bonus demografi adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karenanya, pendidikan vokasional menjadi solusi. “Tiga hal besar ini, yang diharapkan ikut menyumbangkan pemikiran bagi republik ini,” pungkasnya.(min)
