Selain itu, juga sebagai bentuk evaluasi keaktifan tenaga pendidik di daerah terpencil, seperti di Kepulauan.
Sebab, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), temuan ketidak sesuaian realisasi anggaran pada 2017 lalu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun 2016 dikabarkan BPK menemukan indikasi ketidak sesuaian dalam realiasi anggaran di Dinas Pendidikan sekitar Rp1,6 miliar.
“Kami terus mencoba intropeksi diri, pendidikan di Sumenep Pemerintah terus melakukan beberapa evaluasi, bahkan insyaallah tahun ini temuan BPK kecil di pendidikan, karena sejak sebelumnya pembenahan adminitrasi sudah dilakukan. Kalau ditingkat belajar mengajar perlu dibantu banyak pihak, teruma keaktifan para guru yang ada,” tuturnya.
Lebih lanjut mantan Ketua DPRD dua periode itu menjelaskan salah satu dampak pembenahan tersebut membuahkan hasil yang luar biasa. Salah satunya Kabupaten Sumenep saat ini masuk bagian dari 100 Kabupaten/Kota se Indonesia yang menerapkan smart city (fidz).
