JAKARTA – Kementerian Agama dinilai belum menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan banyaknya travel umrah bodong. Korban travel bermasalah yang mencapai ratusan ribu orang dan kerugian uang jemaah umrah hingga triliunan rupiah, sebetulnya ingin kepastian, baik soal keberangkatan maupun posisi uangnya.
Kalau pun sudah diproses hukum, sampai dimana posisinya. Ketidakseriusan itu terlihat dari pernyataan Direktur Umrah dan Haji Khusus Kemenag yang hanya normatif, bukan solutif.
“Kami belum melihat Kemenag punya kesungguhan untuk melakukan konsolidasi terkait dengan kasus jemaah umrah yang gagal berangkat.
Mestinya ada klarifikasi terang benderang dan mencari solusi menyelesaikan masalah,” tandas Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzlily ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Atas jawaban itu, suasana rapat berlangsung panas dan meminta rapat dihentikan. Komisi VIII kecewa. Selain karena jawaban Direktur Umrah dan Haji Khusus itu tidak solutif, hingga kini tidak jelas kelanjutannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna bahkan menyebut, jawaban Direktur Umrah tidak solutif. “Selama ini Direktur Umrah jawabannya lembek, tidak punya nyali dan tidak tegas. Dia punya regulasi tapi tidak bisa mengeksekusi yang akhirnya merugikan jemaah,” tegas politisi NasDem ini.
