JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Dalam penanganan pandemi Covid-19, beberapa negara sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran yakni transisi dari pandemi ke endemi. Meski begitu, Menko Maves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bertahap dalam menerapkan kebijakan pelonggaran tersebut.
“Pemerintah selalu belajar dari banyak negara untuk memahami dan menganalisis hingga menentukan langkah yang terbaik dan model yang terbaik untuk kita menangani pandemi ini sendiri,” ujar Luhut, Senin (21/2/2022).
Selain mengedepankan kehati-hatian, imbuh Luhut, pemerintah akan melakukan transisi dari pandemi ke endemi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan mempertimbangkan indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Pemerintah pun juga memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan.
“Tadi malam panjang lebar diskusi ini dengan para pakar, epidemiolog, maupun kesehatan untuk kita sampai pada kesimpulan ini. Kami akan terus melakukan evaluasi mengenai status endemi ke depan,” ujarnya.
Luhut memaparkan, dalam hal ini pemerintah menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan indikator yakni tingkat kekebalan masyarakat tinggi, tingkat kasus rendah berdasarkan indikator badan kesehatan dunia atau WHO, dan kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveilans aktif. Selain itu, pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten.
“Usulan konsep kriteria dan indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya,” imbuhnya.
Untuk dapat mencapai transisi dari pandemi ke endemi, Luhut menegaskan salah satu hal utama yang perlu dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan dosis lanjutan atau booster, terutama bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia.
