Jakarta, Wartatransparansi.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan optimisme Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri entry meeting pemeriksaan LKPD 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jakarta, Kamis (2/4).
Khofifah menegaskan, capaian opini WTP yang telah diraih Jawa Timur selama 10 tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2024 harus terus dipertahankan dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Capaian ini patut disyukuri, namun yang lebih penting adalah memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan semakin akuntabel dan berkualitas,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Jatim terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemanfaatan sistem ini dinilai krusial dalam meningkatkan ketepatan pencatatan dan pelaporan keuangan.
Di sisi lain, Khofifah juga memaparkan kinerja ekonomi Jawa Timur sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,33 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 14,40 persen dan terhadap Pulau Jawa sebesar 25,29 persen.
Dari sektor fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target. Sementara itu, capaian investasi menembus Rp147,7 triliun—tertinggi dalam enam tahun terakhir—dengan pertumbuhan ekspor sebesar 16,61 persen. Aktivitas misi dagang juga menghasilkan transaksi lebih dari Rp20 triliun.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan bahwa tantangan masih ada, terutama terkait tingkat kemiskinan yang berada di kisaran 9,3 persen. Ia menilai hal ini harus menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan ke depan.
Lebih lanjut, ia menyoroti dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tekanan geopolitik hingga fluktuasi harga pangan dan energi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta lebih cermat dalam mengelola anggaran, dengan fokus pada belanja produktif dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tantangan ke depan bukan hanya soal penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah memberikan nilai manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, BPK menekankan pentingnya akurasi pencatatan aset sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan opini laporan keuangan. Pemerintah daerah diminta melakukan identifikasi dan mitigasi secara serius guna menghindari potensi penurunan kualitas laporan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Jatim optimistis mampu mempertahankan opini WTP sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. (*)
