SIDOARJO, WartaTransparansi.com – Ratusan warga yang tergabung dalam berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan elemen masyarakat mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Senin (—/—). Mereka menyerukan perdamaian dan mendesak DPRD turun tangan menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut merupakan bentuk keprihatinan masyarakat atas polemik internal kepala daerah yang dinilai telah mencoreng citra Sidoarjo di tingkat regional maupun nasional. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pimpinan daerah mengedepankan kepentingan rakyat serta menjaga stabilitas pemerintahan.
Sekretaris Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari kepedulian masyarakat. Ia menilai konflik antara bupati dan wakil bupati telah berdampak negatif terhadap roda pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami malu, perseteruan pemimpin kami sudah terdengar di berbagai daerah. Jika pemimpinnya tidak rukun, bagaimana bisa memimpin rakyat dan memakmurkan Sidoarjo. Kami berdiri di sini sebagai rakyat Sidoarjo yang meminta DPRD, sebagai wakil rakyat, untuk menyelesaikan konflik ini,” tegas Bramada.
Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan politik dan moral untuk memfasilitasi dialog serta memastikan pemerintahan daerah berjalan efektif dan harmonis. Ia berharap konflik tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih menemui perwakilan massa. Ia menyatakan DPRD akan menampung seluruh tuntutan yang disampaikan dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan lembaga legislatif.
“Semua aspirasi akan kami kaji dan diproses sesuai mekanisme kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPRD akan melakukan evaluasi dan, bila diperlukan, memanggil pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri secara tertib dengan harapan konflik pimpinan daerah segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat Sidoarjo. (*)
