Kediri  

Jelang Nataru 2026, Pemkot Kediri Perkuat TPID untuk Kendalikan Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan

Jelang Nataru 2026, Pemkot Kediri Perkuat TPID untuk Kendalikan Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan
Wakil Wali Kota Kediri, Gus Qowim, bersama jajaran TPID saat memimpin High Level Meeting pengendalian inflasi jelang Natal dan Tahun Baru 2026 di Kota Kediri.(Foto: istimewa)

KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kota Kediri memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kamis (20/11/2025). Wakil Wali Kota Kediri, KH. Qowimuddin Thoha (Gus Qowim), menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menyusun roadmap pengendalian inflasi 2025-2027.

Berdasarkan data BPS, inflasi month to month Kota Kediri pada Oktober tercatat 0,40%, lebih tinggi daripada Jawa Timur (0,30%) dan nasional (0,28%). Inflasi year to date sebesar 1,98%, setara dengan Jatim namun lebih rendah dari nasional 2,10%. Adapun inflasi year on year mencapai 2,68%, sedikit di bawah rerata Jatim 2,69% dan nasional 2,86%. Sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, telur ayam ras, cabai merah, apel, daging ayam, daging sapi, sepeda motor, bawang merah, rokok SKM, buncis, dan beras.

Gus Qowim menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau konsisten memberi andil terbesar. Pada Oktober, kebutuhan telur ayam ras meningkat seiring permintaan di seluruh SPPG Kota Kediri. Kondisi ini, ujarnya, menjadi dasar penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga inflasi tetap dalam target 2,5% ± 1% agar daya beli masyarakat tidak tergerus. “Dengan melihat kondisi seperti ini, semua stakeholder harus berupaya mencapai target pengendalian inflasi daerah pada kisaran 2,5% plus minus 1%. Agar terjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Menjelang Nataru, Gus Qowim meminta kolaborasi antarlembaga diperkuat. Ia merinci tiga langkah utama. Pertama, menjamin ketersediaan bahan pokok yang terjangkau melalui kerja sama antardaerah untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Kedua, OPD terkait harus berkolaborasi dengan Bulog dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di kelurahan. Ketiga, peningkatan mobilitas orang dan barang yang berpotensi menimbulkan kepadatan jelang Nataru harus diantisipasi dengan koordinasi OPD dan Polres Kediri Kota.

Penulis: Moch Abi Madyan