KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Anim Falachuddin Mahrus, mendesak pemerintah agar Bandara Dhoho Kediri segera ditetapkan sebagai embarkasi haji dan umrah. Ia menegaskan bahwa bandara yang berada di Kabupaten Kediri tersebut seharusnya sudah dapat melayani keberangkatan jemaah haji mulai tahun 2027.
Dorongan tersebut disampaikan Anim dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, pada 18 November 2025. Dalam forum tersebut, ia mempertanyakan alasan Bandara Dhoho belum ditetapkan sebagai embarkasi untuk musim haji 2026 meski survei kelayakan telah dilakukan.
“Kemarin tentang masalah embarkasi [Bandara] Kediri juga sudah disurvei. Tapi kenapa Kediri kok belum bisa dipakai untuk embarkasi 2026?” ujarnya dalam rapat tersebut.
Menurutnya, kebutuhan akan hadirnya embarkasi baru di Jawa Timur (Jatim) semakin mendesak. Hal ini mengingat tingginya tingkat kesibukan Bandara Juanda Surabaya yang selama ini menjadi pusat keberangkatan jemaah haji wilayah setempat. Ia menilai kondisi tersebut menuntut adanya alternatif agar layanan dan kapasitas tidak semakin terbebani.
“Harapan kami Dhoho Kediri ini bisa dipakai untuk embarkasi 2027,” tegas Anim.
