BLITAR (Wartatransparansi.com) – Memburuknya hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menjadi sorotan. Komunikasi dan kerja sama antara legislatif dan eksekutif saat ini tidak harmonis. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan di berbagai sektor.
Hal tersebut diungkapkan oleh, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto saat diwawancarai awak media terkait dengan pembangunan yang lambat, Senin (11/08/2025)
Dirinya menyatakan, macetnya pembangunan bukan sekadar isu teknis, tetapi berakar pada persoalan koordinasi dan kemauan politik dari kedua belah pihak. Ia memaparkan beberapa faktor utama yang memicu kondisi ini.
Rapat-rapat paripurna yang seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan penting kerap kali tidak kuorum. Akibatnya, agenda pembahasan anggaran, persetujuan program, hingga pengesahan kebijakan menjadi tertunda.
“Kita bicara soal nasib masyarakat, tetapi rapat-rapat yang seharusnya menjadi sarana penyelesaian justru tidak berjalan maksimal karena tidak kuorum,” jelas Sugianto.
Ia menambahkan, pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan tidak berjalan di lapangan. Padahal, berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik sudah lama dinantikan masyarakat. “Rakyat menunggu aksi nyata dari eksekutif, tetapi yang mereka lihat hanya rencana di atas kertas,” ujarnya.
