BLITAR (Wartatransparasi.com) – Tak mau Rijanto-Beky kena jebakan Batman pemerintahan lama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) desak diatur ulang mekanisme pembangunan Kantor Kejaksaan yang berada di Kecamatan Kanigoro, Kamis (15/05/2025).
Menurut Ketua Ormas GPI, Jaka Prasetya, Pemerintahan Rijanto-Beky jangan sampai terseret gara-gara pemerintahan yang lama. Sebenarnya kita mendukung pembangunan tersebut tetapi harus jelas, misalnya ada hibah bangunan dan uang kepada instansi tapi mekanismenya jangan dilanggar.
“Persoalan ini muncul akibat dari tatanan pemerintahan lama yang tidak disadari dan akhirnya muncul di pemerintahan yang baru. Kami tidak mau pemerintahan yang sekarang menanggung resiko hukum atas resiko hukum atas pemerintahan yang lama,” urainya saat memimpin aksi unras di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar.
