“Mereka tidak bisa menolak menandatangani kontrak tersebut karena dari awal mereka dikumpulkan di Dinas Pendidikan dan diancam. Kalau tidak mau tandatangan, kalau tidak mau menerima gaji Rp.500 ribu silahkan mundur ,dan yang mengatakan tersebut adalah oknum dari Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Dan ternyata gajinya bukan hanya Rp 500 ribu tetapi ada yang Rp 250 ribu, ada yang Rp 200 ribu bahkan harus di potong disuruh transport sendiri benar benar miris sekali. Sebelumnya status kita GTT dan sekarang ini P3K paruh waktu dan dahulu sebelum.ke P3K paruh waktu pernah ikut test yang tahun 2024 itu.
“Namun ternyata yang diangkat itu dari PPG yang dari luar Jawa, luar Kota Blitar itu dan kita pernah demo namun ya jawabannya itu dari Pusat, Dinas mengatakannya seperti itu,” ujar Sintia dengan kecut.
“Teman-teman kita bahkan banyak yang sudah mengabdi 20, 21,18 tahun belum diangkat P3K paruh waktu dan kita inginkan gaji kita di rubah dinaikin atau kalau tidak bisa jam kerja kita jangan disamakan dengan ASN yang penuh waktu. kalau dulu katanya ada regulasi cuma 4 jam, jlentrehnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso yang mendapatkan wadulan para guru paruh waktu itu pun tak bisa berkomentar banyak. Menurut Sugeng kondisi keuangan daerah memang seperti itu sehingga kekuatan daerah untuk menggaji guru hanya sebesar Rp.500 Ribu.
Ini kan aturannya sesuai dengan keuangan daerah, ini kan yang menjadi dilema bagi kita sementara kita memang ada pengalihan anggaran yang begitu besar karena efisiensi,” ucap Sugeng
Miris memang gaji guru kita di Kabupaten Blitar untuk menghidupi keluarga mereka karena gajinya minim dan telat telat ini , selain mengajar mereka mengandalkan kerja sampingan ya ada yang berjualan di rumah dan ada yang mengandalkan. (*)
