Kaleidoskop Media Massa 2025, Perlu Intervensi Negara Menjaga Eksistensi Media
Acara ini digelar oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) bekerja sama dengan kanal podcast AFU (Akbar Faisal Uncensored, dan disiarkan secara langsung melalui live streaming.
Ketua PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan bahwa media massa di Indonesia saat ini sedang berada pada posisi yang krusial. Dilematik. Satu sisi harus berhadapan dengan hegemoni pemilik modal internal (pemilik media) dan eksternal (pemilik kepentingan), dan kekuasaan, di sisi lainnya harus memastikan terjaminnya kebebasan/kemerdekaan pers.
Di saat bersamaan, sebut Munir, kita berada dalam situasi industri media yg sedang tidak baik-baik saja, sebagai dampak dari disprupsi teknologi media/informasi dan platform global, yang sangat memengaruhi finansial industri media.
Kita ingin menguatkan eksistensi media massa, yakni terjamin kebebasannya, sekaligus keberlangsungannya, maka negara (bukan pemerintah) perlu intervensi (dimaknai hadir dengan sungguh-sungguh). Kehadiran negara ini, juga harus dimaknai hadir di sistem negara demokrasi (seperti indonesia), bukan di sistem otoriter/fasis.
Argumentasi yang paling mungkin negara intervensi (dalam pengertian hadir dengan sunguh-sungguh) adalah menguatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi, yang menjaga dan merawat demokrasi.
Tiga pilar (trias politica) eksekutif, yudikatif dan legislatif berada dalam sistem/struktur negara, yang semuanya dibiayai negara, sementara pers pilar keempat yakni Pers, di luar struktur/ sistem kenegaraan, regulasi yang ada tidak memadai untuk menjamin kebebasan dan keberlangsungan media massa.
"Agar memastikan demokrasi berjalan sehat, seimbang dan saling menguatkan (idealnya), maka pilar keempat harus diperkuat, dengan kehadiran negara untuk memperkuatnya, baik melalui program jangka pendek (misalnya insentif pajak dll) dan jangka menengah dan panjang, melalui regulasi-eegulasi yang menguatkan tantangan pers tadi, kebebasan, keberlangsungan dan kemajuan teknologi serta hegemoni plattfom digital," kata Munir.
"Dilematika pers kita sekarang ini sepertinya cukup pas dikiaskan dengan kalimat "benci tapi rindu", sambungnya tertawa.
Wakil ketua Dewan Pers menambahkan bahwa ancaman media sosial terhadap eksistensi media mainstream sangat nyata. ''Saat media mainstream tidak punya kemampuan finansial seperti dulu. Kita tidak bisa lagi menempatkan koresponden di setiap kota, sehingga menyulitkan kita dalam melakukan liputan real time," kata Totok.
Kalau media sosial bisa melengkapi diri dengan kemampuan verifikasi, konfirmasi, dan check and rechek, serta punya aturan mengenai kode etik maka media mainsream akan selesai," katanya.
Wahyu Muryadi, anggota Dewan Pakar PWI Pusat menyampaikan data mengenai sejumlah media yang gulung tikar karena tergerus oleh media sosial.
Wahyu mengingatkan bahwa intervensi negara bisa menjadi alternatif penyelematan. Tetapi Wahyu mengingatkan bahwa intervensi negara berisiko terhadap independensi media.
Agus Sudibyo, ketua bidang pendidikan PWI Pusat mengingatkan bahwa dominasi algoritma dari platform digital menjadi ancaman eksistensi media yang sangat serius. "Upaya untuk menuntaskan masalah publiaher's right sampai sekarang masih menghadapi jalan buntu," kata Sudibyo.
Dhimam Abror, ketua Dewan Pakar PWI Pusat mengingatkan agar tidak terlalu pesimis menghadapi tantangan teknologi. "Determinisme teknologi yang menjadikan teknologi sebagai faktor utama yang menjadi penentu eksistensi media ternyata tidak terbukti dalam sejarah," kata Abror.
Dikatakan, sejak dulu sudah muncul teknologi yang diprediksi bakal mengancam eksistensi media. Tapi, sampai sekarang terbukti media masih eksis. Karena itu munculnya artificial intelligence tidak serta merta akan menjadi predator yang menghancurkan eksistensi media.
Effendi Gazali, anggota Dewan Pakar PWI Pusat mengatakan bahwa tantangan artificial intelligence akan memunculkan sintesa dan antitesa dalam industri media. "Media akan melakukan penyesuaian terhadap kemajuan teknologi. Mungkin sekarang terlihat bahwa media mainstream kalah dari media baru. Tapi nantinya akan terjadi ekuilibrium baru dalam industri media.
Budayawan Sujiwo Tedjo yang juga menjadi anggota Dewan Pakar mengatakan bahwa algoritma bukan hal yang baru. Sejak zaman dulu kalau algoritma sudah ada. "Kalau ada gula pasti ada semut. Kalau ada kotoran yang bau pasti ada lalat. Itulah prinsip algoritma yang sudah ada sejak dulu. Lalu mengapa sekarang kita mesti takut terhadap ancaman algotitma," tanya Tedjo.
Mengakhiri diskusi Akbar Faisal mengatakan bahwa profesi kewartawanan sedang menghadapi tantangan besar karena disrupsi teknologi. Karena itu organisasi kewartawanan seperti PWi harus menjadi fasilitator untuk meningkatkan profesionalitas wartawan sehingga eksistensi bisa dipertahankan. (*)
Posting Komentar untuk "Kaleidoskop Media Massa 2025, Perlu Intervensi Negara Menjaga Eksistensi Media"