Dalam kesempatan yang sama, Jazuli menilai peran perwakilan pemerintah tetap esensial. Sebab, fungsi pelayanan publik yang melekat pada dana haji. Namun ia setuju jumlah pengawas tidak perlu berlebih.
“Pengawas ada, tapi jangan banyak-banyak. Yang penting tidak ugal-ugalan memakai uang jemaah,” jelasnya.
Jazuli menekankan bahwa BPKH hanya akan berfungsi maksimal jika diisi figur profesional yang paham investasi syariah dan mampu mengelola portofolio besar. Sebab menurutnya, investasi aman bukan berarti pasif
“BPKH bukan tempat duduk manis. Ini lembaga yang mengelola uang ratusan triliun. Orangnya harus punya kapasitas, bukan sekadar hadir dan menunggu gaji, ” tegasnya.
“Aman bukan berarti takut bergerak. Kalau takut risiko kecil sekalipun, ya kembalikan saja ke bank. Bubarkan saja BPKH,” imbuhnya
Maka dari itu, Jazuli optimistis apabila dana haji dikelola secara aman namun produktif, maka biaya haji Indonesia akan bisa lebih murah daripada Malaysia. Apalagi ia menilai bahwa Malaysia kerap kali justru memanfaatkan peluang investasi di Indonesia.
“Potensinya luar biasa. Tinggal keberanian dan profesionalitas pengelola, ” tutupnya. (ais)
