JEMBER (WartaTransparansi.com) – Saat ini masyarakat banyak di rugikan di konflik tanah dan persoalan agraria hal tersebut di kemukakan anggota DPR-RI H. Muhammad Khosin di hadapan puluhan orang di acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN RI tentang percepatan sertifikat tanah wakaf, Rabu(11/06/2025).
Selain perwakilan masyarakat di Kabupaten Jember di hadapan Kepala Kantor (Kakanwil) Jatim, Kepala BPN di salah satu hotel di Kabupaten Jember DPR-RI menyoroti tentang konflik tanah agraria di antara masyarakat dengan perusahaan negara.
“Di ketahui puluhan tahun masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan negara,mulai BUMN, PTPN dan Perhutani serta perusahaan swasta 1000 persen kalah, terangnya.
Lanjut Gus Khosin sapaan akrab anggota DPR-RI,selain itu jika terjadi konflik tanah antara perusahaan negara dengan masyarakat aparat keamanan yang turun.
“Oleh karna itu saat ini Komisi II DPR-RI sedang melakukan pemetaan dan mitigasi tentang tentang persolan tersebut, ungkapnya.
Contohnya semisal konversinya 3000 hektar tapi kenyataan di lapangan bisa sampai 10000 hektar,ini sangat merugikan masyarakat, tegasnya.
Jika di lakukan kroscek data HGU nya gak pernah di buka.
Dirinya berharap , karna saat ini Mentri ATR /BPN RI seorang santri ,dirinya yakin konsep penyelesaian persoalan tanah akan berasas keadilan, pungkasnya.
