Surabaya (Wartatranparansi.com) – Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pengawasan panti asuhan dan perlindungan anak dengan beberapa pihak terkait. Kalangan dewan mengaku, peristiwa kekerasan seksual pada anak dinilai sangat mencoreng wajah kota Surabaya yang notabene sebagai Kota Ramah Anak.
Rapat koordinasi dihadiri Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah (BPKAD) Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surabaya (DP3APPKB), Dinsos, Satpol-PP, Bagian Pemerintahan dan Kesra juga Ketua LPA Jatim, Lurah dan Camat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi D Lutfiyah mengharapkan, agar Kota Surabaya benar-benar menjadi kota layak anak. Untuk itu masyarakat bersama pemangku wilayah hendaknya menjaga dan memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.
Senada, salah satu anggota dewan menyampaikan, pentingnya peran dan pengawasan dari Pemkot Surabaya melalui OPD terkait untuk memberikan pembinaan secara langsung dengan cara kunjungan rutin ke seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) termasuk Panti Asuhan.
“Memberikan konsultasi kepada para anak penghuni LKS, diajak bicara soal apapun termasuk soal kehidupannya di dalam, apakah ada masalah atau tidak. Sehingga jika ada kemungkinan keberadaan predator bisa diketahui lebih dini,” ujar Arjuna Rizki Dwi Krisnayana politisi PDI Perjuangan di Ruang Komisi D DPRD Surabaya, Kamis (06/02/2025)
