Minggu, 19 Mei 2024
27 C
Surabaya
More
    JakartaAnugerah Kebudayaan PWI Ditengah Pesta Demokrasi 2014

    Anugerah Kebudayaan PWI Ditengah Pesta Demokrasi 2014

    JAKARTA (Wartatransparansi.com) – Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat (AK-PWI Pusat) untuk Bupati/ Wali Kota, akan digelar kembali pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Jakarta. Rangkaian proses dan puncaknya berlangsung dalam suasana pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024.

    Kegiatan ini digelar pertama kali pada HPN 2016 di Lombok, era Ketua Umum PWI Pusat H. Margiono (almarhum). Kemudian diteruskan oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, yakni pada HPN 2000 di Banjarmasin, HPN 2021 di Jakarta, HPN 2022 di Kendari, HPN 2023 di Medan dan HPN 2024 mendatang, kembali di Jakarta.

    Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari bersama Ketua Pelaksana AK PWI Yusuf Susilo Hartono, secara internal sempat membahas secara khusus AK-PWI 2024. Mengingat banyak bupati/ wali kota yang habis masa jabatannya, kemudian diganti Plt. Informasi dari berbagai pihak, khususnya dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), memberikan data bahwa masih ratusan bupati/wali kota yang menjabat hingga 2024.

    Baca juga :  Surabaya dan Medan Jadi Pusat Penelitian Panas Ekstrem

    ” Bupati dan wali kota yang masih aktif ini, merupakan modal utama. Sebab, bupati dan wali kota yang ikut Anugerah Kebudayaan PWI, dari awal, mereka harus masih aktif, ” tandas Atal S. Depari di kantor PWI Pusat, Lt.4 Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

    Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono menambahkan, konsep sejak awal dicetuskan 2015 — pasca-Temu Redaktur Kebudayaan se Indonesia di Siak,Riau 2014 — fokusnya pada bupati/wali kota, bukan daerahnya.

    “Penghargaan ini sejak awal diniatkan untuk mengapresiasi kepala daerah. Sejauh mana yang bersangkutan melek kebudayaan, syukur-syukur menjadikan kebudayaan sebagai landasan pemajuan pembangunan daerah tempatan, sehingga hasilnya bisa terlihat secara konkret di daerah yang bersangkutan,” tutur Yusuf. Seraya ditambahkan, yang tak kalah penting, di era informasi ini, bagaimana bupati/wali kota bersama media dan wartawan memajukan kebudayaan lokal/nasional. Hal ini penting karena Presiden Joko Widodo selalu mengatakan DNA Indonesia itu kebudayaan. Bahkan UNESCO tahun 2017 jelas-jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah super power kebudayaan. Dunia global pada 2022 menyadari dan sepakat bahwa kebudayaan itu sesuatu yang terbarukan.

    Baca juga :  PWI Pusat: RUU Penyiaran Melanggar UU Pers, Perlu Perbaikan

    Sejak AK-PWI pertama pada HPN 2016 di Lombok, Sulawesi Utara sampai dengan ke lima pada HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara, sudah 58 bupati/wali kota yang telah mendapat penghargaan. Di antaranya Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas periode 2010-2015, yang kini menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-RB), dan Walikota Bandung Periode 2013 – 2018 M. Ridwan Kamil, yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat.

    Inovasi Budaya Lokal

    Yusuf menambahkan, AK-PWI pertama digelar tidak dengan tema. Baru yang ke dua sampai ke lima, menggunakan tema berbeda-beda, dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun AK-PWI pada HPN 2024, bertema : Inovasi budaya lokal unggulan, untuk memperkuat identitas daerah.

    “Inovasi tersebut mengacu pada 10 objek pemajuan kebudayaan, dalam UU Pemajuan Kebudayaan; yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, seni, bahasa, ritus, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional,” urainya.

    Baca juga :  Surabaya dan Medan Jadi Pusat Penelitian Panas Ekstrem

    Secara khusus, yang ingin dicapai dengan tema ini adalah mendorong kerja-kerja inovatif kepala daerah terhadap budaya lokal unggulan untuk menjawab tantangan masa depan, dengan tetap mengutamakan kemanusiaan dan kelestarian alam.

    Adapun syarat pendaftarannya, antara lain bupati/wali kota masih aktif, dan tidak sedang berurusan dengan masalah hukum (KPK). Mendaftarakan diri, dengan mengirim proposal dan video. Pendaftaran dibuka 2 Agustus sampai 2 November 2023.

    Pertengahan Juli lalu, PWI Pusat sudah mengirim surat dan TOR AK-PWI 2024 ke PWI Provinsi seluruh Indonesia untuk diteruskan ke PWI Kabupaten dan Kota. Selain itu informasi yang sama juga sudah dikirim ke APKASI dan APEKSI.

    ” Agar para pemerintah daerah, pengurus PWI daerah bisa lebih jelas, terutama secara teknisnya, Panitia Pelaksana AK-PWI Pusat akan menggelar sosialisasi via luring (tatap muka langsung) maupun daring via zoom meeting, pada Jumat, 11 Agustus 2023, pukul 14.00 – 16.00 wib,” tutur Yusuf. (*)

    Reporter : Nuriyah Maslahah

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan