SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Majelis Hukum dan HAM (MHH) PW Muhammadiyah bersama Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBHAP), menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) untuk mengharmonisasikan dan mengkoneksikan kinerja, dalam menangani berbagai perkara berkaitan dengan publik secara luas maupun di lingkungan perserikatan.
“Malam ini kami melakukan cheking untuk persiapan acara Raker besok, yang intinya menyatukan penanganan masalah baik di MHH maupun di LBHAP Muhammadiyah, hubungan penanganan masalah di PDM di 38 kabupaten dan kota, PDM bersama PWM maupun yang ditangani PWM. Semua akan didiskusikan hingga menghasilkan pedoman,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ahmad Riyadh UB P.hD,di Hotel Sheraton, Rabu malam (31/5/2023).
Dr Rifki Ridlo Pahlevi SH MH, Sekretaris MHH PWM Jawa Timur menjelaskan, bahwa LBHAP karena untuk advokasi publik bersifat untuk masyarakat luas, maka Raker akan membuat pedoman penanganan yang untuk bantuan hukum atau advokasi untuk masyarakat umum, serta untuk masalah berkaitan dengan organisasi perserikatan Muhammadiyah.
Menurut Riyadh Raker akan diikuti 38 kabupaten dan kota yang masing-masing mengirimkan 3 wakil, LBH perguruan tinggi, pengurus MHH PWM Jawa Timur dan pengurus LBHAP PWM Jawa Timur.
Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia tahun 2010, akan memberikan bekal penguatan pada Rapat Kerja Majelis Hukum dan HAM serta LBHMU PWM Muhammadiyah Jawa Timur sebagai
Keynote Speech.
