Dari unsur organisasi kemasyarakatan dan warga masayarakat, katanya, bisa bergotong royong membantu dalam hal penanganan intervensi bantuan sosial, ataupun intervensi pemenuhan gizi dan pemantauan yang bisa dipadankan dengan program yang ada di organisasi.
“Itu harus menjadi sistem yang disebut gerakan semesta. Jadi bukan lagi sekedar gerakan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Live Long Learning,” ucapnya.
Bunda asuh
Seperti di Kabupaten Grobogan, Menko PMK mengapresiasi program Bapak dan Bunda Asuh Stunting yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat TNI dan Polri, serta organisasi kemasyarakatan PKK, Muhammadiyah dan Aisyiah.
“Ibu-ibu PKK dan Aisyiah sudah bersinergi untuk mendukung program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Muhadjir juga meminta pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelayanan pada seluruh warganya dalam mengatasi permasalahan stunting, dan meminta seluruh Posyandu tersedia alat antropometri, demikian juga untuk puskesmas harus tersedia alat USG pada setiap Puskesmas supaya intervensi bisa dilakukan tepat sasaran.
“Saya mohon alat antropometri di Posyandu dioptimalkan dalam pengukuran balita untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak sehingga balita yang stunting dapat terdeteksi. Demikian juga halnya dengan alat USG di Puskesmas betul-betul dioptimalkan untuk para ibu hamil. Kalau bisa tiap bulan ibu hamil memeriksakan kondisi janin di puskesmas. Agar bisa diketahui kondisi janinnya dan kalau ada masalah bisa diintervensi,” ucapnya. (*/ANO)
