Emil Dardak mengatakan, masih terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi stunting di atas 30 persen. Salah satu kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi yaitu Kabupaten Jember, sebesar 34,9 persen. Kondisi itu disebabkan masih belum adanya pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan serta kurangnya ketersediaan alat kesehatan serta terbatasnya keterampilan kader dalam komunikasi dan teknis pengukuran.
Sama halnya dengan Kabupaten Bondowoso, prevalensi stuntingnya sebesar 32 persen. Tingginya angka stunting di wilayah ini dikarenakan adanya ketidakcocokkan antara data dengan jumlah balita di Kabupaten Bondowoso.
Kedua daerah yang masih memiliki masalah stunting tinggi ini diantaranya karena alat USG dan Antropometri yang belum merata di Puskesmas dan Posyandu. Kemudian juga masalah tenaga kesehatan dan kader yang menangani pengukuran belum mencukupi.
Ia juga menyatakan bahwa kondisi stunting di Provinsi Jawa Timur disebabkan multi faktor, seperti masalah kesehatan ibu, bayi, remaja, dan juga masih adanya perkawinan anak. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh PKK serta intervensi dini kepada remaja putri dengan peningkatan gizi. “Tentu hal ini, kata Emil, menjadi perhatian utama,” katanya.
Muhadjir menegaskan, Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian utama pemerintah dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem karena populasinya sangat besar.
“Jadi walaupun prevalensi (prosentase) stuntingnya tidak besar, tetapi karena populasinya besar, maka efek agregatnya akan sangat besar untuk tingkat nasional. Karena itu Jawa Timur memang menjadi perhatian utama kita,” ungkapnya.
Dia meminta agar didata kekurangan alat antropometri dan USG. Jadi untuk tiap Puskesmas harus ada 1 USG. Kalau masih ada Kabupaten/Kota yang puskesmasnya belum ada USG segera mengajukan ke Kemenkes. Begitu juga antropometri di tiap posyandu harus ada satu. Kemudian juga tenaga, pelatihan tenaga kader harus juga dilakukan. (ANO)
