Sabtu, 22 Juni 2024
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaPenerima Intervensi Permakanan Di Surabaya Berkurang

    Penerima Intervensi Permakanan Di Surabaya Berkurang

    SURABAYA (Warta Trransparansi.com)- Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti masalah penurunan perolehan program permakanan. Hal itu diketahui setelah adanya verifikasi dilapangan, baik lansia, yatim ataupun penyandang cacat menjadi berkurang.

    Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah mengusulkan agar proses pengajuan usulan permakanan melalui anggaran Bantuan Tak Tetduga (BTT) prosesnya tidak berbelit. Bahkan proses pengajuannya, dalam kurun waktu 1 X 24 jam sudah selesai.

    “Data awal penerima intervensi permakanan di Surabaya pada 2023 ini jumlahnya berkurang dibanding 2022 lalu. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan akan ada permohonan baru penerima manfaat program permakanan,” ujarnya, Rabu (18/1/2023).

    Khusnul mengungkapkan, menurut data penerima intervensi permakanan di Surabaya pada 2022, untuk orang lanjut usia (lansia) sebanyak 20.378, penyandang cacat (PACA) sebanyak 6.814, dan yatim sebanyak 60.088. Setelah dilakukan verifikasi ulang pada 2023, penerima intervensi permakanan menurun, untu lansia sebanyak 14.847, PACA sebanyak 4.392, dan yatim sebanyak 4.125.

    Baca juga :  Pemprov Jatim Komitmen Memberikan Perlindungan Pekerja Migran 

    “Karena ada pengurangan itu, banyak keluhan dari lansia yang tidak lagi masuk dalam penerima manfaat permakanan. Kalau mau menerima program permakanan lagi, bisa mengusulkan melalui anggaran BTT. Tapi prosesnya itu cukup panjang,” ungkapnya.

    Khusnul meminta Pemkot Surabaya, untuk memasifkan sosialisasi mekanisme pengajuan usulan tambahan penerima manfaat permakanan hingga tingkat RT. Agar warga bisa melakukan pengajuan program permakanana melalui anggaran BTT.

    “Namun saya tetap menekankan terkait pentingnya waktu atau time line pengajuan hingga pelaksanaan, jangan sampai lebih dari 1 X 24 jam. Karena tentunya data tambahan tersebut juga dilakukan verifikasi di lapangan. Termasuk juga bisa dilakukan berbasis digital,” Kusnul menjelaskan.

    Politusi perempuan PDI Perjuangan Surabaya ini mengatakan, hingga saat ini pengajuan usulan permakanan melalui anggaran BTT per 16 Januari 2023 sebanyak 135 lansia. Pengajuannya langsung ke Kemsnsos, pemkot sudah tidak menangani program permakanan.

    Baca juga :  Puluhan Reklame Liar di Jalan Rajawali dan Veteran Surabaya Dibongkar

    “Jika dimungkinkan dalam percepatan pemberian intervensi permakanan bagi warga yang belum masuk database pemkot, bisa mengusulkan ke Kemensos agar kuota ditambahkan. Karena tahun 2023 permakanan tidak lagi masuk program dinsos namun bansos dengan mengacu Permendagri 77/ 2020,” pungkasnya (*)

    Reporter : Sumardji

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan